Terima Kunjungan Jepang, Ombudsman RI Perkenalkan Tugas dan Fungsi
Jakarta - Ombudsman RI menerima kunjungan delegasi dari Kementerian Kehakiman Jepang untuk bertukar pengetahuan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan reformasi administrasi. Pertemuan dipimpin oleh Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (14/01/2025).
Pertemuan diawali dengan pengenalan sejarah dan fungsi Ombudsman RI sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam pengantarnya, Johanes menjelaskan pentingnya peran Ombudsman RI dalam menangani maladministrasi, memastikan akuntabilitas pelayanan publik, dan melindungi hak-hak warga negara.
"Kami hadir sebagai penjaga keadilan administrasi untuk memastikan layanan publik bebas dari penyimpangan dan maladministrasi, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik," ujar Johanes.
Diskusi berlangsung secara intensif mencakup pengenalan mendalam mengenai mekanisme kerja Ombudsman RI, termasuk tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat, proses investigasi, serta langkah-langkah proaktif dalam mencegah terjadinya maladministrasi. Johanes juga menjelaskan mengenai hubungan kerja Ombudsman RI dengan lembaga lain, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di Indonesia.
Lebih lanjut, Johanes Widiantoro menegaskan bahwa Ombudsman RI tidak hanya berfokus pada penyelesaian pengaduan individual, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. "Rekomendasi yang kami sampaikan bertujuan untuk memastikan perubahan jangka panjang, sehingga pelayanan publik dapat semakin transparan dan akuntabel," jelasnya.
Sementara itu, Joji Takeuchi, yang mewakili delegasi Jepang, menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Ombudsman RI dalam menjelaskan fungsi dan mekanisme kerja institusi tersebut. "Kami sangat terkesan dengan bagaimana Ombudsman RI menjalankan perannya sebagai institusi yang independen dan efektif dalam memberikan solusi kepada masyarakat. Ini menjadi referensi penting bagi kami dalam upaya mengembangkan sistem perlindungan hak asasi manusia di Jepang," ungkapnya.
Mengakhiri, Joji mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Jepang, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik. (mg06)
