Terima Keluhan Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani, Ombudsman RI Audiensi dengan Poktan Boalemo
BOALEMO - Menanggapi berbagai keluhan terkait Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Alim S. Niode dan jajaran melakukan audiensi dengan petani dan Kelompok Tani Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari dan Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo pada Rabu (7/6/2023).
Dalam pertemuan ini, dibahas mengenai permasalahan terkait kebutuhan pupuk dalam peningkatan produktivitas pertanian unggulan dan mitigasi risiko dalam program subsidi pupuk melalui skema Penerima Subsidi Langsung Pupuk (SLP) yang dilakukan.
Yeka dalam sambutannya mengatakan bahwa pemilihan Kabupaten Boalemo sebagai titik kunjungan bukan hanya karena merupakan sentra padi, tapi karena masuk dalam penilaian Zona Kepatuhan. "Saya berharap Pemda dapat meningkatkan kinerjanya sehingga wilayah ini bisa masuk dalam Zona Hijau," tegas Yeka.
Selanjutnya, Yeka menegaskan bahwa saat ini untuk melaporkan keluhan soal pelayanan publik masih menemui kesulitan. Oleh karenanya Ombudsman RI hadir untuk banyak mendengarkan langsung dari masyarakat. "Jangan takut dan sungkan untuk menyampaikan keluhannya, karena dalam pelayanan pasti ada keluhan yang harus didengarkan dan dibenahi," lanjutnya.
Pj Bupati Boalemo, Sherman Moridu yang hadir dalam kegiatan menyambut baik pertemuan ini. "Kami sangat bangga dikunjungi langsung dari Ombudsman RI. Tentu ini adalah bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah pusat untuk memastikan bahwa soal pertanian di Wonosari tidak ada hambatannya," jelasnya.
Senada, Camat Wonosari, Lukman Amu mengucapkan terima kasih karena menjadi salah satu desa yang dikunjungi oleh Ombudsman RI, dimana 90% Kecamatan Wonosari merupakan wilayah pertanian.
Berdasarkan hasil pertemuan didapatkan beberapa hal yang menjadi keluhan para petani di Desa Bongo II, antara lain:
- Belum ada sosialisasi penggunaan Kartu Tani, sehingga petani menemui kesulitan dalam penggunaannya;
- Tidak ada alat untuk mengukur takaran air hasil panen jagung;
- Masih rendahnya harga jual jagung dengan rata-rata Rp. 3.800,00/kg dengan takaran air sekitar 20% yang dijual kepada pengepul. Padahal harga jual gudang mencapai harga Rp. 5.100,00 dg kadar air 17%;
- Belum diterima secara menyeluruh Bantuan Pangan Nasional, dimana baru selesai dilakukan penyaluran tahap I di bulan Maret 2023, dan penyaluran tahap II dan III sedang dalam proses;
- Terjadi kendala dalam pengambilan pupuk oleh para petani;
- Tingginya harga benih atau bibit yang berpengaruh pada harga jual hasil panen dan kecilnya margin atau keuntungan petani;
- Belum adanya pompa air yang bisa digunakan oleh petani dalam menanggulangi kekeringan di musim kemarau.
Sedangkan di Desa Diloato, keluhan yang disampaikan adalah:
- Terjadi penurunan jumlah pupuk bersubsidi yg dibagikan oleh Pemerintah dibanding tahun sebelumnya;
- Rendahnya harga beras saat jumlah produksi tinggi. Hal ini disebabkan karena petani hanya bisa menjual ke tengkulak. Perlu diketahui, selama lebih dari 4 tahun, Bulog tidak pernah menyerap beras hasil petani di Desa Diloato;
- Mayoritas petani di desa belum mendapatkan Kartu Tani sehingga belum bisa mengakses kartu tersebut. Pun, para petani belum memahami cara penggunaan Kartu Tani;
- Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk komoditas cabai dan bawang tidak ada untuk wilayah Gorontalo. Hanya ada untuk komoditas padi dan jagung;
- Terkait honor verifikasi dan validasi data penyuluh, di tahun 2022 hanya ada alokasi untuk 6 bulan, sedangkan di tahun 2023 hanya mendapatkan honor 1 bulan. Hal ini berpengaruh pada kinerja para penyuluh;
- Terjadi kendala terkait invalidnya data sejumlah kurang lebih 400 NIK yang tidak terdaftar di Dukcapil.
Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, dalam pertemuan ini dilakukan diskusi terkait penanggulangannya, dimana telah disepakati berbagai upaya koordinasi dan kerja sama antar pihak yang perlu ditindak lanjuti segera.
Hadir dalam kegiatan, Direktur Pupuk dan Pestisida PSP Kementan, Tommy Nugraha; Direktur Harga Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono; Vice President Penjualan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulamapa) Pupuk Indonesia, Roh Eddy Andri; Wakil Kepala Divisi SEI BRI, M. Taufik Hidayat, dan Kepala OPD Wilayah Gorontalo. (MIM/HA)
