Temui Pengungsi Nduga, Ombudsman RI Temukan Fakta Ini
JAYAPURA -Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Ahmad Suaedy bersama Tim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayawijaya, Selasa (13/8) dalam rangka pemantauan layanan publik terhadap pengungsi Nduga di Wamena, Jayawijaya.
Temui para pengungsi Nduga, Tim Ombudsmen, mencari tahu fakta terkait pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak bekerja maksimal sejak penembakan pekerja jalan Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Desember 2018 lalu.
"Hingga saat ini (8 bulan terakhir) dasar pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak terlaksana dengan baik karena tidak tersedianya penyelenggara dan pelaksana pelayanan di Kabupaten Nduga,"ungkap Suaedy dalam siaran persnya, Kamis (22/8).
Diklaim oleh Suaedy, berdasarkan keterangan beberapa pihak yang ditemui Ombudsman pada bulan Oktober 2018, petugas kesehatan dan pendidikan telah mengungsi lebih dulu, dan sebagian besar berada di Wamena, kemudian diundang oleh warga Nduga dari setiap distrik.
"Dari informasi yang diterima Ombudsman, di Wamena, ada lebih dari 5000, dan 45.000 pengungsi tersebar di kabupaten sekitar Nduga. Pengungsian dari 16 distrik, dan 35.000 pengungsi dari 11 distrik yang terparah di distrik Nduga,"bebernya
Dengan menyebutkan, terdapat 8 distrik yang sama sekali tidak ada penduduk karena memiliki fungsi antara Distrik Yigi, Nirkuri, Inikgal, Kagayem, Mapnduma, Yal, Mam dan Mugi.
"Saat ini pemerintah Kabupaten Nduga meminta pengungsi untuk kembali ke ibu kota Kabupaten (Kenyam), khusus untuk anak-anak sekolah, namun pengungsi belum meminta fasilitas pelayanan dasar yang memadai (perumahan, jaringan listrik, pendidikan dan kesehatan) yang disediakan pemerintah termasuk rasa aman untuk beribadah, kembali berkebun dan hidup kembali sediakala, "ungkapnya.
Lebih dari sekedar pusat layanan harus dipastikan sudah tersedia sebelumnya. Pemerintah harus menyediakan pendamping psikologi khusus untuk anak-anak dsri trauma dan tekanan psikologis sebelum kembali ke Nduga.
Pelayanan Dasar Kunci Penyelesaian
Untuk mengatasi Kabupaten Nduga saat ini, menurut Ombudsman, pelayanan dasar adalah kunci untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu pendidikan, kesehatan, listrik, perumahan yang layak dan layanan pemulihan bagi warga yang diwajibkan disediakan oleh pemerintah kabupaten, sebelum berikutnya, berikut pemulangan warga pengungsi.
"Pemerintah Kabupaten Nduga juga Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat harus menetapkan dan memiliki target untuk menyusun-ulang Kabupaten Nduga sebagai wilayah pemerintahan sipil dengan langkah konkrit pada jangka pendek, menengah dan panjang,"sarannya.
Dari hasil pemantauan, pelayanan publik untuk pengungsi Nduga di Kabupaten Jayawijaya ini, Tim Ombudsman dapat meyelesaikan dan menyetujui Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga, Jayawijaya, serta Pemerintah Pusat adalah di antara yang lain;
Menyusun dan melakukan penyelesaian masalah Nduga secara bertahap; Melakukan pemulihan trauma terhadap pengungsi sebelum proses pindah ke Kabupaten Nduga, terutama anak-anak sebelum dikeluarkan ke Nduga; Harus menerima pelayanan dasar untuk pengungsi Nduga (rumah layak, listrik, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, tempat ibadah dsb); Pemerintah merehabilitasi fasilitas pelayanan publik dan tempat tinggal pengungsi; Penanganan pengungsi Nduga perlu sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nduga dengan Pemerintah Kabupaten sekitar yang merupakan pengungsi; Agar-agar Gereja dan Pendeta agar lebih intensif.
Selain bertemu pengungsi, tim Ombudsmen juga berkesempatan
bertemu Pemerintah Daerah Jayawijaya dan Nduga, serta TNI dan Polri. Di Wamena, ada 40 titik pengungsi yang ada di Kabupaten Nduga yang berada di Wamena. Ada beragam anak usia sekolah hingga SMA yang ikut mengungsi.
Sebagian besar anak-anak untuk kepentingan pendidikan telah membangun sekolah sejak bulan Maret 2019 dengan tujuan mempersiapkan anak-anak untuk menyelesaikan ujian. Sekolah darurat difasilitasi oleh relawan bersama para pendeta dan pastur serta gereja.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyiapkan fasilitas untuk melakukan proses belajar - mengajar, namun belum memanfaatkan karena belum ada tindaklanjut dari pemerintah kabupaten Nduga.
