Teken MoU, Ombudsman - UMKT Sepakat Tingkatkan Pengawasan Pelayanan Publik
SAMARINDA - Lawatan Ketua Ombudsman RI ke Provinsi Kalimantan Timur membuahkan kesepakatan dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik. Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Muhammad Musiyam yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Hukum UMKT pada Jumat (3/5/2024) di Gedung UMKT, Samarinda.
MoU tersebut mencakup ruang lingkup pengawasan pelayanan publik di bidang pendidikan. Di antaranya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan/atau informasi serta hal-hal lain yang disepakati bersama.
Najih yang sekaligus menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bersama mahasiswa UMKT menyatakan bahwa komitmen dan konsistensi pengawasan pelayanan publik, khususnya oleh universitas menjadi salah satu peran penting kerja sama. Sebab, Ombudsman RI tidak bisa bekerja sendiri. "Diperlukan kerja sama dengan institusi dan berbagai unit di dalamnya untuk melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh," jelas Najih.
Rektor UMKT, Muhammad Musiyam dalam sambutannya mengamini hal tersebut.
"Tidak ada institusi yang dapat berjalan baik tanpa adanya kerja sama dengan institusi lain," ujarnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum UMKT, Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan ucapan terima kasih atas MoU yang ditandatangi, dimana menjadi pendorong bagi universitas untuk terus bergerak maju.
Selain diikuti oleh seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UMKT, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Bambang Setiadji, Wakil Rektor I, Ghozali, Wakil Rektor III, Suprayitno jajaran rektorat UMKT, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Hadi Rahman dan jajaran. (MIM)
