Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan UMC, Ombudsman RI Sebut Pentingnya Pencegahan Maladministrasi
Cirebon- Pencegahan maladministrasi perlu mengedepankan koordinasi, kerja sama dan membangun jaringan kerja. Demikian disebutkan oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto usai menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon di Kabupaten Cirebon pada Jumat (20/12/2024).
Menurut Hery, kinerja pencegahan dan pengawasan maladministrasi adalah mengembangkan pola-pola koordinasi, kerja sama dan jaringan kerja. "Ombudsman memiliki keterbatasan personel sehingga kinerja pengawasan tidak bisa diselesaikan sendiri," terangnya.
Hery kemudian memperkenalkan konsep eptahelix yaitu pengawasan Ombudsman RI dengan melibatkan berbagai pihak yaitu kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, parlemen, pers, masyarakat termasuk di dalamnya ormas dan LSM, kampus, dan kelompok bisnis.
"Pengaduan yang masuk ke Ombudsman banyak sekali, ada ribuan. Maka kami membutuhkan kerja sama pengawasan dengan berbagai pihak," tukas Hery.
Selanjutnya Hery menegaskan agar pelayanan minimal seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat selalu dipenuhi penyelenggara layanan. Apabila sumber daya pelayanan masih kurang dapat melakukan kolaborasi dengan pihak lain. "Ombudsman RI mengawasi ini, apakah sudah memenuhi pelayanan minimal seperti di Undang-Undang," tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin mengapresiasi terjalinnya kerja sama dengan Ombudsman RI. Menurutnya, mahasiswa akan mendapat pembelajaran bagaimana mengawasi pelayanan publik terutama di Kota dan Kabupaten Cirebon. Arif berharap dengan kerja sama ini kegiatan-kegiatan Ombudsman RI dapat dikolaborasikan dengan UMC, misalnya survei atau penelitian yang pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa. "Semoga setelah ini, berkelanjutan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat," katanya.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMC serta Fakultas Agama Islam UMC. Turut hadir Ketua Komisi Informasi Daerah Cirebon, Ekky Bachtiar, Wakil Rektor I, Nana Trisolvena, Wakil Rektor II, Badawi, serta Wakil Rektor III, Wiwi Hartati. (NI)
