Sumbar Lima Besar Pengaduan Terbanyak ke Ombudsman
Padang, Gatra.com - Dari 34 provinsi di Indonesia, Sumatera Barat masuk dalam lima besar laporan terbanyak terkait pelayanan publik ke ombudsman. Namun bukan berarti birokrasinya jelek, hanya saja ada beberapa Instansi atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kata Ketua ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai.
Dia mengatakan, secara keseluruhan keluhan atau pengaduan ditujukan terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan kewenangan sejumlah perizinan berada di pemerintah daerah.
"Ada sekitar 10 ribuan pengaduan terkait pelayanan publik masuk ke ombudsman Republik Indonesi dari berbagai daerah. Sumbar masuk dalam 5 besar. Namun,banyak atau sedikitnya pengaduan tidak menentukan bagus atau buruknya sebuah birokrasi," ujarnya saat berada di Padang, Senin (14/10).
Katanya, ada beberapa lembaga yang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada juga yang tidak, sehingga tidak ada laporan atau pengaduan yang masuk. "Seperti Kementerian Pertahanan yang tidak bersentuhan langsung dengan maayarakat, sehingga minim laporan. Sementara instansi kepolisian selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, laporan yang masuk juga banyak," sebut dia.
Sementara itu, Kepala ombudsman perwakilan Sumatera Barat, Yefri Haryani mengatakan, Sumbar memang masuk dalam lima besar pengaduan terbanyak terkait pelayanan publik. Pengaduan itu terkait kepegawaian, pendidikan, pertanahan, kepolisian, dan insfrastruktur. Per Oktober 2019, pengaduan dari masyarakat yang masuk ke ombudsman Sumbar sudah mencapai 267 laporan.
