Sinergitas dengan Perguruan Tinggi, Ombudsman RI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Kupang
Kupang - Ombudsman RI jalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Kerja sama diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula. Pada kesempatan yang sama, juga diadakan Kuliah Umum dengan tema "Sinergitas Ombudsman RI Dengan Perguruan Tinggi Dalam Pengawasan Pelayanan Publik" di Aulia Universitas Muhammadiyah Kupang pada Selasa (21/12/2021).
Ruang lingkup kerja sama meliputi pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan masyarakat, pertukaran data dan informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Najih menjelaskan bahwa tujuan dari Nota Kesepahaman ini sebagai dukungan kegiatan antara Ombudsman RI dengan Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
"Kajian-kajian dosen tentang pelayanan publik bisa berkolaborasi dengan Ombudsman baik riset maupun advokasinya. Nanti saran dari penelitian ini kemudian berkolaborasi dengan Ombudsman, saran ini akan menjadi saran yang mengikat," kata Najih.
Tidak hanya dosen, Najih juga berharap melalui kerja sama ini dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam pelayanan publik bagi masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat membentuk komunitas pemerhati pelayanan publik sebagai tambahan aktivitas di kampus.
"Mahasiswa bisa melakukan pemantauan pelayanan publik. Ketika melalukan pemantauan ada metode-metode yang bisa dibimbing oleh Ombudsman," jelas Najih.
Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula menyambut baik kerja sama dengan Ombudsman RI. "Mudah-mudahan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah ini dapat menjembatani kebutuhan layanan publik," kata Zainur dalam sambutan pembukaannya.
"Dengan adanya kerjasama dengan Universitas kita dapat bersinergi bersama untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik karena peran dari mahasiswa cukup tinggi dalam pengawasan pelayanan publik" tutup jelas Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.
