Sepakat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Tandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemprov dan 5 Pemda di Wilayah Kaltara
Selanjutnya Nota Kesepakatan juga dilakukan bersama dengan lima pemerintah kota/kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utaran diantaranya Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan.
Mokhammad Najih dalam sambutannya mengatakan Nota Kesepakatan ini merupakan sebuah momentum untuk bersama-sama komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Terlebih Kalimantan Utara merupakan wilayah yang memiliki perbatasan dengan negara Malaysia sehingga pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat Kaltara saja namun juga warga asing.
"Daerah perbatasan merupakan cermin wajah Indonesia. Sehingga kita memiliki tugas bagaimana penyelenggara pelayanan publik baik masyarakat Kaltara dan warga asing yang masuk lewat pintu Kaltara menjadi lebih nyaman, lebih disambut dan tentunya bahagia," ujar Najih.
Najih juga menyinggung hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dimana Provinsi Kalimantan Utara berhasil meraih Zona Hijau dengan nilai 81.59. Disusul dengan Kota Tarakan 85.46 (Zona Hijau), Kab. Malinau 83.35 (Zona Hijau), Kab. Bulungan 82.99 (Zona Hijau), Kab. Nunukan 81.88 (Zona Hijau) dan Kab. Tana Tidung 75.16 (Zona Kuning).
"Marilah dengan capaian ini terus kita gunakan sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Saya harapkan Kaltara bisa masuk 10 besar termasuk kabupaten dan kotanya," ucap Najih.
Pada kesempatan yang sama, Zaenal Arifin Paliwang mengucapkan terima kasih atas telaksananya Nota Kesepakatan ini. Ia berkomitmen akan terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya, terlebih ia merasa dengan kehadiran Ombudsman memudahkan perangkat daerah untuk mempersiapkan indikator penting dalam sasaran Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
"Kami berterima kasih kepada Ombudsman khususnya Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara karena sejak 2017 telah melakukan pengawasan kepada pemerintah dan instansi vertikal dan tentunya ini menjadi sangat baik bagi kami untuk terus melakukan kerja sama dengan Ombudsman," ucap Zaenal.
Turut hadir dalam acara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, Maria Ulfah, Walikota Kota Tarakan, Khairul, Bupati Kabupaten Malinau, Wempi W. Mawa, Bupati Kabupaten Nunukan, Asmin Laura Hafid, Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani, dan Wakil Bupati Tana Tidung, Hendrik.
