Rakernas II Ombudsman RI Dibuka, Soroti Pelayanan Publik Bagi Kaum Marginal
BANDUNG BARAT - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dengan tema "Musyawarah Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas" di Hotel Mason Pine Bandung Barat, Senin (7/11/2022). Dalam kesempatan ini, Ketua meminta agar isu pelayanan publik bagi kaum marginal dapat dikedepankan, baik di Kantor Pusat maupun Perwakilan.
"Potensi kesenjangan, baik ekonomi dan sosial masih sangat lebar di Indonesia. Untuk itu Ombudsman diperlukan untuk dapat menghadirkan pelayanan publik yang inklusif," ujarnya.
Najih menambahkan, Kantor Perwakilan sangat berperan dalam menjangkau masyarakat di daerah 3T. "Untuk memastikan Negara hadir dalam wujud pelayanan publik," tegasnya.
Tema Rakernas kali ini diambil dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pimpinan Ombudsman RI periode 2021-2026. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas yang efektif dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Najih menerangkan, dalam mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggarakan pelayanan publik, dilaksanakan dengan melakukan penguatan regulasi, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
"Kita harus semakin kokoh. Dalam konteks pertemuan Rakernas ini marilah kita gunakan untuk melakukan refleksi dan konsolidasi," pesan Najih.
Kemudian, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu dalam laporannya menyampaikan, Rakernas ini dilaksanakan dalam rangka mengakomodir proses penyusunan perencanaan secara partisipatif untuk mengawal Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Paruh Waktu Rencana Strategis 2020-2024, Strategi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, dan Pembahasan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja TA 2024.
"Agar evaluasi, rencana dan program kerja dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh semua pihak, maka sejak tahap awal perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk Pimpinan dan seluruh Unit Kerja Pusat dan Perwakilan," terang Suganda.
Suganda merinci, agenda yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Paruh Waktu Rencana Strategis 2020-2024, Strategi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja TA 2024, Paparan Keynote Speech Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tema Kolaborasi Ombudsman Republlik Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Keynote Speech Kapolri dengan tema: Kolaborasi Ombudsman RI dan POLRI dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Outbond Penguatan Kerja Sama Tim, Pelepasan Purna Tugas 5 Kepala Perwakilan, Penandatangan Kontrak Kinerja Tahun 2023 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024, serta Penyerahan Piagam Penghargaan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Ombudsman RI, para Kepala Biro dan Inspektur, para Kepala Perwakilan Ombudsman RI dan para Kepala Keasistenan Utama. (awp)
