Polemik Sekolah Rakyat di Hutan UI, Ombudsman RI Ingatkan Pentingnya Kepatuhan terhadap Regulasi

Siaran Pers
Nomor 076/HM.01/XI/2026
Jumat, 20 November 2026
JAKARTA - Menyoroti munculnya polemik mengenai wacana pembangunan gedung/kompleks Sekolah Rakyat di Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Ombudsman RI mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi," tegas Anggota Ombudsman RI, Radian Syam pada Jumat (20/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Radian menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun yang dibangun di wilayah kantong-kantong masyarakat. Namun, pencapaian target tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum dan kesesuaian prosedur dalam penyediaan lahan maupun pembangunan sarana dan prasarana.
Ombudsman RI mengingatkan seluruh pihak, khususnya Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan ketentuan pada Pasal 22 jo Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan prasarana dan sarana serta ruang lahan merupakan tanggung jawab bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Lebih lanjut, Ombudsman RI menegaskan bahwa penetapan definitif lokasi Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah. Meskipun demikian, proses ini tetap harus dilakukan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan. Proses tersebut juga perlu dilakukan melalui koordinasi administratif antara Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.
Hal ini penting mengingat Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang mengemban mandat Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
"Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat," jelas Radian.
Berdasarkan informasi pada laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, terdapat 263 lokasi usulan Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 166 lokasi telah selesai, sedangkan 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, secara nasional tercatat sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi.
Kementerian Sosial juga menyampaikan rencana pengoperasian 93 Sekolah Rakyat permanen pada 2026 serta 90 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya. Berdasarkan sebaran wilayah, sebanyak 110 lokasi Sekolah Rakyat berada di Indonesia bagian barat, 42 lokasi di Indonesia bagian tengah, dan 14 lokasi di Indonesia bagian timur.
Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik akan terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, termasuk memastikan proses penyediaan lahan dan pembangunan sarana prasarana berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.(*)
Narahubung:
Kepala Biro Humas dan TI,
Dodi Wahyugi
(0813-1757-5168)








