Perkuat Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik, Ombudsman RI Tanda Tangani MoU dengan Kementerian ATR/BPN
JAKARTA - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, Jumat (16/6/2023) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Mokhammad Najih menyampaikan dukungan dan apresiasi atas nota kesepahaman ini. Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa substansi laporan mengenai pertanahan dan agraria termasuk lima besar laporan masyarakat terbanyak yang masuk ke Ombudsman. "Masalah pertanahan adalah masalah yang kita hadapi setiap hari. Mulai tingkat RT hingga pemerintah pusat. Untuk itu dengan berbagai inovasi layanan yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN, mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas kepada masyarakat,"ujarnya.
Selain itu, Najih juga mengapresiasi mekanisme pengaduan internal yang sudah diimplementasikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. "Dengan demikian, keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti. Sehingga meminimalisir adanya konflik di pengadilan," imbuhnya.
Najih berharap kerja sama ini mampu mendukung kinerja kedua instansi serta terwujud sinergi terhadap masalah pertanahan yang memiliki keragaman aspek. Selain itu, Najih juga berharap tahun ini Kementerian ATR/BPN dapat masuk zona hijau dalam survei kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menyampaikan dirinya saat diangkat sebagai menteri mendapatkan tiga pesan dari Presiden. Yakni agar dipercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), menyelesaiakan konflik dan sengketa pertanahan dan pemberantasan mafia tanah, dan membantu pengadaan tanah/agraria.
Terkait penandatanganan nota kesepahaman ini, Hadi meminta agar Ombudsman selalu melakukan pengawasan terhadap Kementerian ATR/BPN serta memberikan masukan dan kritik untuk perbaikan layanan."Masukan dan saran dari Ombudsman akan kami terima, insya Allah akan kami terima dan akan kami tindak lanjuti," tutup Hadi.
Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman, Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.(*)
