Penilaian Kepatuhan sebagai Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik
Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memberikan sambutan dalam kegiatan Penutupan Pendampingan Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI Tahun 2021 bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Yefri Heriani yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat secara daring pada hari Jumat (04/06/2021).
Dalam sambutannya, Yeka Hendra Fatika menjelaskan bahwa penilaian kepatuhan ini merupkan program nasional dan merupakan indikator utama dari Ombudsman RI
"Ombudsman dan Bappenas senantiasa setiap tahun merancang agar dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik serta manfaat lebih dirasakan dan juga kontribusi terhadap perbaikan pelayanan publik baik itu di Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten, BUMN, BUMD, badan atau instansi lainnya yang menjadi pengawasan Ombudsman RI," jelas Yeka.
Lebih lanjut, Yeka Hendra Fatika berharap bahwa penilaian kepatuhan tidak hanya sekadar predikat yang diraih oleh pemerintah daerah tapi juga sebagai tolok ukur pelayanan masyarakat yang lebih baik.
"Kedapannya Penilaian Kepatuhan ini menjadi semakin membooming, semakin dirasakan manfaatmya tidak hanya semacam sebagai alasan bagi pimpinan daerah yang hanya cukup puas mendapatkan predikat akan tetapi masyarakat juga mengakui pelayanan publik di wilayahnya menjadi semakin baik, semakin cepat, semakin presisi, dan semakin berkualitas," harap Yeka.
Di samping itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menambahkan bahwa dalam workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan ini Ombudsman telah memberikan informasi secara terbuka terkait apa saja yang akan dilakukan untuk kegiatan penilaian kepatuhan pada tahun 2021.
"Dalam kegiatan itu sudah di berikan informasi secara terbuka apa-apa saja yang akan dilakukan penilaian untuk kegiatan penilaian kepatuhan pada tahun 2021 untuk memastikan bahwa seluruh institusi penyelenggara pelayanan publik terutama institusj pemerintahan daerah Sumatera Barat agar memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik," jelas Yefri.
Selain itu Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy berharap dapat melakukan usaha perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di Sumatera Barat dengan bekerjasama dengan Ombudsman RI dan stakeholder lainnya .
"Dengan semakin kompleksnya masalah pelayanan publik di masyarakat menjadi titik tolok ukur untuk kita bersama selaku pemerintah, bergandengan tangan dengan Ombudsman dan stakeholder lainnya untuk melakukan usaha-usaha perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di Sumatera Barat," tutur Audy.
