Penguatan Pengawasan Partisipatif, Ombudsman RI Luncurkan Dashboard Penanganan Laporan dan Buku Saku Pelayanan Publik
Nomor 071/HM.01/XI/2026
Selasa, 10 November 2026
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat dan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik, pada Selasa (10/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta. Peluncuran ini menjadi langkah konkret perwujudan transformasi digital serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan bahwa inovasi ini lahir dari semangat untuk memastikan hak-hak publik terhadap pelayanan yang berkualitas terlaksana dengan baik. Transformasi melalui proses digitalisasi ini sekaligus menyelaraskan langkah Ombudsman RI dengan program prioritas Presiden.
"Sejak awal 2026, kami telah membangun satu fondasi melalui Ombudsman Digital Integrated System. Hari ini kita memperkuat fondasi tersebut dengan menghadirkan sistem yang mempermudah, murah, dan dapat diakses dengan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Nuzran Joher.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI, Partono, menjelaskan fitur utama dari Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat. Salah satu keunggulan sistem ini adalah kemudahan penelusuran status laporan secara mandiri (self-service tracking) yang dapat diakses melalui tautan https://data.ombudsman.go.id/data-laporan-masyarakat.
"Masyarakat yang telah menyampaikan pengaduan tidak perlu lagi menelepon atau mengirim pesan WhatsApp untuk mengetahui perkembangan laporannya. Cukup memasukkan nomor agenda pada dashboard, pelapor dapat melihat persentase serta tahapan proses penanganan laporannya secara real-time. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat status predikat Opini Ombudsman RI berbagai instansi," jelas Partono.
Selain dashboard digital, Ombudsman RI meluncurkan Buku Saku Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik sebagai panduan edukasi praktis bagi masyarakat. Buku saku ini memuat 7 subtopik utama yang mengulas bentuk-bentuk pelayanan sehari-hari, jenis-jenis maladministrasi (seperti budaya antrean hingga pungli yang kerap dianggap biasa), serta tata cara pengajuan aduan yang dapat diakses secara digital.
Partono menekankan bahwa pengawasan pelayanan publik membutuhkan kolaborasi erat antara Ombudsman dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Masyarakat Sipil (NGO), mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan.
"Mustahil Ombudsman bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Melalui buku saku ini, kami ingin membangun keberanian dan kapasitas masyarakat untuk mengenali penyimpangan, melaporkannya, serta mengawal perbaikannya agar maladministrasi tidak terulang," tambah Partono.
Ombudsman RI mendorong terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation), yaitu keterlibatan masyarakat secara nyata dan bukan sekadar formalitas. Melalui pendekatan ini, masyarakat memperoleh tiga hak fundamental dalam pelayanan publik: hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan.
Ke depan, Ombudsman RI berfokus mengembangkan pendidikan anti-maladministrasi melalui dua pendekatan strategis yakni peningkatan kapasitas umum yang berfokus pada mahasiswa sebagai kelompok strategis pendorong perubahan. Kedua, peningkatan kapasitas professional dimana akan dilaksanakan melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) pengawas pelayanan publik yang kompeten dan terstandar.
Dengan diluncurkannya kedua inovasi ini, Ombudsman RI berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan publik di Indonesia dapat terus meningkat secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. (*)
Narahubung
Kepala Biro Humas dan TI,
Dodi Wahyugi
(0813-1757-5168)
