Penguatan Daya Saing: Ombudsman RI Dorong Sinergitas Seluruh Elemen Masyarakat
JAKARTA - Ombudsman RI mendorong sinergitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Hery Susanto saat menjadi keynote speaker dalam Internalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan tema "Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Selasa (3/12/2024) di Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat.
"Menurut Hery, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan peran strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. "Melalui peningkatan mutu produk, diversifikasi, dan promosi yang proaktif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di pasar global," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia dapat menjadi negara dengan pendapatan besar dari produk kelautan dan perikanan yang berlimpah.
"Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, dimana pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif," tutur Hery melanjutkan.
Demikian dalam konteks pengawasan, Ombudsman RI menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas. Partisipasi aktif masyarakat, menurut Hery, merupakan elemen penting untuk mendeteksi maladministrasi yang dapat menghambat pelayanan publik. "Peningkatan daya saing harus berjalan paralel dengan kualitas pelayanan publik yang prima, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merasa didukung secara penuh," tambahnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu mendorong sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.
Pada kesempatan yang sama, Hery juga memberikan apresiasi atas pencapaian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berhasil meraih peringkat keempat terbaik nasional dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada tahun 2023. KKP mencatat nilai 90,15, naik signifikan dari peringkat ketujuh pada tahun sebelumnya.
"Kerja sama yang baik antara kementerian/lembaga dan Ombudsman RI adalah sangat penting. Jika pelayanan publik dilakukan dengan optimal, masyarakat tentu memberikan apresiasi positif kepada penyelenggara pelayanan publik," ujar Hery.
Menanggapi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Ombudsman RI. "Kami siap menjadi mitra strategis Ombudsman RI dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat," ujar Budi. (MIM)
