Pemerintah Mau Hidupkan KKR, Ombudsman: Jangan Diskriminasikan Korban HAM
Suara.com - Wacana Pemerintah membangkitkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) turut ditanggapi oleh Ombudsman. Terdapat dua pesan yang harus dikerjakan jika wacana itu direalisasi.
Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy mengatakan KKR harus memikirkan pihak-pihak yang terlibat kasus. Salah satunya menurut Ahmad, adalah pihak korban tidak boleh terkena dampak negatif seperti diskriminasi setelah adanya KKR.
"Tugas pemerintah adalah meyakinkan orang-orang korban ini, yang masih belum yakin bahwa KKR itu akan membuat kehidupan lebih baik ke depan, tanpa diskriminasi dan tidak akan ada impunitas," ujar Ahmad di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Ahmad mengatakan selain pihak korban, terduga pelaku juga perlu diyakinkan hal serupa. Pemerintah harus membuat terduga pelaku meyakini perbuatan meminta maaf kepada keluarga korban bukan perbuatan yang salah.
"Pengakuan salah dan minta maaf itu bukan sesuatu yang hina. Itu kehormatan. Maka, kalau itu bisa dilakukan dengan segera, maka KKR bisa berjalan dengan baik itu," katanya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut sebagian besar publik menginginkan kasus pelangggaran HAM berat masa lalu diselesaikan secara yudisial, yakni melalui pengadilan.
Komisioner Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian, Mohammad Choirul Anam mengungkapkan hanya sedikit publik yang menginginkan penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui non yudisial, yakni lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi atau KKR.
Dia mengemukakan berdasar hasil survei yang dilakukan Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas diketahui sebanyak 62,1 persen responden menginginkan penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme pengadilan nasional. Kemudian, 37,2 persen lainnya menginginkan diselesaikan lewat pengadilan internasional.
"Hampir 99,5 persen melalui pengadilan; 62,1 persen melalui pengadilan nasional, 37,2 persen melalui pengadilan internasional, 0,5 persen cara yang lain. Cara yang lain adalah KKR, rekonsiliasi," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
