Pemerintah Cenderung Utamakan Ekonomi Ketimbang Kesehatan, Alamsyah Saragih: Sejumlah Kebijakan Mulai Dilonggarkan
RMco.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan Covid-19. Untuk menjaga kesehatan dan ekonomi rakyat, pemerintah berupaya melakukan perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi.
Indonesia kembali mencatat penambahan kasus virus corona atau Covid-19, misalnya pada Sabtu (29/8). Berdasarkan laporan data yang dirilis pada laman Kementerian Kesehatan, total kasus corona mencapai angka 169.195. Dibanding data pada Jumat (28/8), jumlah kasus corona di Indonesia bertambah sebanyak 3.308.
Sebagai informasi, total kasus corona pada Jumat lalu sebanyak 165.887 orang. Dari keseluruhan kasus, sebanyak 122.802 pasien di antaranya telah dinyatakan sembuh. Adapun kasus kematian terkait Covid-19 berada pada angka 7.261 jiwa. Sementara 39.132 pasien lainnya masih menjalani perawatan.
Pemerintah mengatakan, efektivitas upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19, perlu dukungan dari semua pihak, sehingga pandemi tersebut dapat cepat diatasi.
"Pemerintah sangat struggle di sini, dan mohon dukungan semua pihak supaya bisa efektif," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo dalam Bincang Nasional: Menakar Keberhasilan Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, seperti dikutip dari Antara.
Dia juga sepakat, penanganan Covid-19 perlu dipercepat guna menyelamatkan lebih banyak orang dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, yang terpenting dalam upaya tersebut adalah, bagaimana penanganan dilakukan tepat sasaran dan tepat guna.
"Perlu kecepatan itu betul. Nah, ini yang perlu dukungan dari semua pihak. Tapi, cepat tidak tepat, juga tidak baik. Maka, perlu dimonitor betul-betul," ucapnya.
Yustinus menambahkan, masalah yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 adalah pada masalah pengadaan. "Karena, tahun ini APBN berubah dua kali. Bagi birokrasi itu sangat challenging. Mudah-mudahan dengan asistensi, bisa menjadi lebih cepat," ujarnya.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, pemerintah lebih cenderung memikirkan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat. Berikut wawancaranya:
Bagaimana sejauh ini penanganan Covid-19 oleh pemerintah? Saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19.
Apa indikator penilaiannya? Bisa kita lihat dari sejumlah kebijakan yang mulai dilonggarkan pemerintah.
Bisa Anda jelaskan? Di Jakarta misalnya, bulan pertama Covid-19 mulai all out berusaha meredam, tetapi hanya bertahan beberapa bulan, tiga sampai empat bulan. Ketika ekonomi digerakkan kembali, orang kembali ke Jakarta seperti yang terjadi sekarang, jadi siklusnya itu.
Bukankah pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia? Sejak kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah tampak kebingungan dalam membuat kebijakan.
Kebingungan bagaimana? Sejumlah polemik kebijakan pemerintah sempat terjadi seperti dalam penetapan lockdown, penanganan pasien Covid-19 dan persiapan adaptasi tatanan kehidupan baru atau new normal.
Apakah sejak awal langkah pemerintah kurang tepat? Memang. Sejak awal pemerintah tampak kebingungan membuat kebijakan menghadapi serangan Covid-19 ini.
Faktor apa saja yang Anda lihat? Itu kelihatan secara umum. Mulai dari polemik terjadi lockdown, sentimen kelas yang dipakai, yang sebetulnya pada saat itu memang kita berbeda dengan beberapa negara.
Berbeda bagaimana? Pada saat itu pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sulit melakukan komunikasinya kepada publik. Apakah mau menyelamatkan warga negara menghadapi Covid ini, kemudian menangani kesehatannya sambil mempersiapkan bagaimana beradaptasi. Atau ingin memilih kebijakan selamatkan ekonomi, selamatkan politik, tidak boleh guncang. Bayarannya adalah korban beberapa manusia.
Saya melihat pilihan kebijakan pemerintah cenderung pada yang kedua ini. Tapi kita kurang jujur mengatakan itu karena memang berisiko.
Bagaimana dengan sistem bantuan yang diberikan pemerintah? Skema pemberian bantuan sosial selama pandemi, masih menggunakan cara-cara lama.
Apakah hasilnya memuaskan? Banyak Bansos tidak tepat sasaran. Saya juga lihat ini soal anggaran, tidak tepat waktu, karena skema administrasi kita rumit dan cara pandang hukum kita tertinggal.
Misalnya apa? Dalam situasi darurat, orang masih sibuk dengan instrumen hukum, lupa menggunakan skema baru.
Saat ini pemerintah mulai memprioritaskan pemulihan ekonomi, menurut Anda begitu? Periode ini pemerintah mulai pada aktivitas ekonomi, semua pembicaraan pada ekonomi, karena semua merasa vaksin sudah dekat. Persoalannya, vaksin yang ada apakah cukup efektif. [NNM]
