Pastikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Berjalan Baik, Ombudsman Berdialog Dengan Petani Kepulauan Mentawai
Kepulauan Mentawai - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani mengunjungi Desa Sipora Jaya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memastikan tata kelola pupuk bersubsidi berjalan dengan baik, Selasa (14/3/2023). Yeka melakukan dialog langsung dengan para petani untuk menggali informasi dan menampung keluhan mereka.
"Kunjungan ini untuk memotret pelayanan publik di Kepulauan Mentawai. Termasuk bagaimana ketersediaan pangan dan pelayanan di sektor pertanian," ujar Yeka di Kantor Desa Sipora Jaya, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Yeka mengatakan, Ombudsman mendorong agar Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi wilayah mandiri pangan minimal untuk tanaman padi dan sayuran.
"Tanah di Mentawai ini subur tapi ada banyak kendala seperti kesulitan dalam irigasi, cetak tanah, hingga akses pupuk bersubsidi," ujarnya.
Yeka menambahkan, pihaknya juga akan memantau kondisi di lapangan. Selanjutnya temuan di wilayah Sumbar ini akan dibuatkan catatan tertulis untuk disampaikan kepada pihak terkait misalnya Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Terkait Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang dinilai tidak memberikan pendampingan secara maksimal kepada petani, Yeka mengatakan hal tersebut sudah menjadi isu nasional. "Masalah PPL ini selalu ada sehingga penyelesaiannya harus secara sistemik. Ombudsman sudah memberikan tindakan korektif terkait tata kelola pupuk bersubsidi termasuk persoalan PPL ini," terang Yeka.
Yeka mengatakan temuan Ombudsman terkait PPL di antaranya terkait kelembagaannya yang tidak tertata dengan baik, terbatasnya anggaran serta kurangnya pendampingan kepada para petani.
"Rencananya Ombudsman akan memanggil Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu untuk melihat bagaimana kebijakan pupuk bersubsidi ini," ungkap Yeka.
Dalam kesempatan ini Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani mengajak Pemkab untuk mengelola pengaduan masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat demi perbaikan lagi ke depannya. "Sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Negara yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," tuturnya.
Salah satu petani, Sailan menyampaikan bahwa selama ini pupuk bersubsidi belum mencukupi kebutuhan. Selain itu masih ada petani yang belum mendapatkan Kartu Tani. "Bagaimana solusi bagi kami yang belum memiliki Kartu Tani. Selain itu ada yang dikasih nomor pin tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya," ucap Sailan.
Asisten Vice President Area Padang Bank Mandiri, Hari Joko Wibowo mengatakan di Kepulauan Mentawai alokasi tahun 2022 jumlah petani penerima pupuk bersubsidi sebanyakan 2.963 namun distribusi Kartu Tani sebesar 52%. Sedangkan alokasi tahun 2023 jumlah petani yang menerima pupuk bersubsidi sebanyak 2.132 dan yang telah mendapatkan kartu tani baru 54%.
Usai melakukan dialog dengan para petani di Desa Sipora Jaya, Yeka juga melakukan pemantauan di Balai Penyuluh Pertanian Desa Sipora Jaya serta kios pengecer pupuk di Kelurahan Tua Pejat. (awp)
