• ,
  • - +
Ombudsman Temukan Persoalan Tata Kelola Distribusi Beras SPHP di Palembang
Kabar Ombudsman • Selasa, 17/11/2026 •
 
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumsel, M. Adrian Agustiansyah

PALEMBANG - Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat (13/11/2026). Temuan tersebut meliputi ketidakmerataan ketersediaan stok, dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan pengemasan beras SPHP, hingga lemahnya pengawasan terhadap distribusi pangan bersubsidi pemerintah.

Anggota Ombudsman RI sekaligus Koordinator Pengawasan Sektor Pangan, Fikri Yasin, menilai persoalan beras SPHP tidak dapat semata-mata dilihat sebagai tindakan penyimpangan oleh oknum pedagang atau praktik mafia pangan. Lebih mendasar dari itu, terdapat persoalan tata kelola distribusi yang belum mampu menjamin akuntabilitas rantai pasok dan efektivitas pengawasan dari hulu hingga hilir.

"Persoalan SPHP ini bukan semata-mata persoalan mafia beras. Kita harus melihat bagaimana sistem distribusinya dirancang dan dijalankan. Ketika sistem distribusi dan pengawasannya lemah, maka terbuka ruang bagi berbagai praktik penyimpangan. Artinya, sistem yang dibangun pemerintah belum mampu secara efektif mencegah dan memitigasi potensi penyimpangan tersebut," tegas Fikri.

Dalam sidak di Pasar Sekip Ujung, Ombudsman RI menemukan ketersediaan beras SPHP hampir tidak ada. Sejumlah pedagang mengaku sudah sekitar satu bulan tidak memperoleh pasokan. Dari seluruh pedagang beras yang dipantau, hanya dua pedagang yang masih memiliki stok beras SPHP.

Lebih lanjut, Ombudsman menemukan indikasi dugaan penyimpangan pada salah satu pedagang. Sejumlah karung beras SPHP ditemukan dalam kondisi telah dikeluarkan isinya dan berasnya dipindahkan ke karung lain berukuran 50 kilogram. Selain itu, belasan karung kemasan SPHP ditemukan dalam kondisi kosong dan disimpan di lokasi yang tidak dipajang untuk penjualan.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik penggantian isi kemasan SPHP dengan beras jenis lain yang mutunya lebih rendah, maupun pengalihan beras SPHP ke kemasan lain untuk dijual dengan harga berbeda. Ombudsman telah mengambil sampel beras dan kemasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan dugaan tersebut.

Sementara itu, kondisi berbeda ditemukan di Pasar KM 5. Pasokan beras SPHP di pasar tersebut relatif melimpah dengan pengiriman dari BULOG sekitar satu kali dalam seminggu. Perbedaan kondisi ini menunjukkan belum meratanya ketersediaan dan penyaluran beras SPHP antarpasar di Kota Palembang.

Fikri menilai, ketidakmerataan tersebut perlu menjadi perhatian serius Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum BULOG, dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan, dalam memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

"Di satu pasar kita menemukan beras SPHP hampir tidak tersedia, sementara di pasar lain stoknya melimpah. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar berapa banyak beras yang disediakan pemerintah, tetapi bagaimana mekanisme distribusinya memastikan beras tersebut tersedia secara merata dan dapat diakses masyarakat," ujarnya.

Menurut Fikri, salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola SPHP adalah belum kuatnya sistem akuntabilitas pada rantai pasok di tingkat hilir. Beras SPHP merupakan barang publik yang disediakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Namun, mekanisme penyalurannya hingga tingkat pengecer belum sepenuhnya didukung oleh struktur titik penyaluran yang mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut berbeda dengan tata kelola pupuk bersubsidi dan LPG 3 kilogram yang menggunakan instrumen kios/Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) dan pangkalan sebagai titik pelayanan yang relatif jelas keberadaan, identitas, serta wilayah operasionalnya. Keberadaan titik pelayanan yang teridentifikasi memudahkan pemerintah melakukan pengawasan, penelusuran transaksi, dan audit pertanggungjawaban penyaluran.

"Untuk barang publik seperti beras SPHP, pemerintah harus memiliki sistem distribusi yang menjamin siapa yang menerima beras, berapa jumlah yang disalurkan, kepada siapa dijual, dan berapa stok yang masih tersedia. Kalau rantai pasoknya tidak dapat ditelusuri dan titik penyalurannya tidak mudah diawasi, bagaimana pemerintah bisa menjamin akuntabilitasnya," ungkap Fikri.

Ombudsman juga mencermati persoalan tersebut bukan merupakan temuan yang baru muncul di Palembang. Pada Maret 2024, Ombudsman RI telah menemukan indikasi praktik pengemasan ulang atau repacking beras SPHP di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saat itu, Ombudsman juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan penyaluran untuk mencegah pengoplosan dan penyimpangan mutu beras SPHP.

Berbagai persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI pada tahun 2025 tentang Maladministrasi dalam Pelayanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras periode Februari–Oktober 2025, yang menemukan sejumlah bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan kebijakan cadangan beras, stabilisasi pasokan, dan stabilisasi harga beras. Antara lain berupa tidak optimalnya pelayanan dalam stabilisasi pasokan beras, pengabaian kewajiban hukum dan kelalaian dalam menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha perberasan, lemahnya pengawasan dan penegakan kepatuhan harga, serta ketidakkompetenan dalam merespons gejolak harga beras.

Ombudsman RI juga telah menyampaikan sejumlah tindakan korektif kepada pemerintah, di antaranya memperbaiki mekanisme penyaluran SPHP melalui kepastian jadwal dan wilayah distribusi, mengoptimalkan saluran penyaluran dengan melibatkan distributor dan penggilingan padi, memperbaiki digitalisasi dan interoperabilitas data distribusi, serta memperkuat pengawasan mutu dan label beras untuk mencegah praktik pengoplosan.

Namun, hingga saat ini, pelaksanaan sejumlah tindakan korektif tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Temuan berulang di sejumlah daerah, termasuk di Palembang, menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam tata kelola dan pengawasan distribusi SPHP masih memerlukan pembenahan serius.

Berdasarkan keseluruhan hasil pemantauan, Ombudsman menilai belum meratanya ketersediaan dan distribusi beras SPHP antarpasar, disertai lemahnya pengawasan, membuka peluang terjadinya penimbunan dan penyimpangan penyaluran.

Fikri menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pedagang atau pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Pembenahan harus dimulai dari perbaikan desain kebijakan, sistem distribusi, mekanisme pencatatan transaksi, hingga pengawasan dan evaluasi penyaluran.

"Jangan setiap kali ditemukan penyimpangan, solusinya hanya mencari siapa mafianya dan siapa yang harus ditindak. Pemerintah harus mengevaluasi sistemnya. Kalau sistem distribusinya tidak akuntabel, tidak mudah diawasi, dan tidak memiliki mekanisme mitigasi ketika terjadi penyimpangan, maka praktik serupa akan terus berulang dengan pelaku yang berbeda," tegasnya.

Ombudsman RI mendorong Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran SPHP, memperkuat pengawasan distribusi hingga tingkat pengecer, memastikan ketersediaan beras secara merata, serta menindaklanjuti tindakan korektif yang telah disampaikan Ombudsman melalui LAHP IAPS tahun 2025.

Ombudsman menegaskan bahwa keberhasilan program stabilisasi pangan tidak cukup diukur dari besarnya cadangan beras pemerintah atau jumlah beras yang telah disalurkan, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan pangan benar-benar tersedia, terjangkau, sesuai mutu dan ketentuan harga, serta dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...