Ombudsman Siap Awasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut
Jakarta - Pelaksanaan penataan ruang laut akan berimplikasi terhadap pelayanan publik, hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, Selasa (12/7/2022) saat mengisi webinar "Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut Antara Pelaku Usaha dan Nelayan Kecil" yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hery Susanto menyampaikan satu urgensi, bahwa setiap kementerian/lembaga dalam hal ini KKP sangat diharapkan dapat mensinergikan, mengakselerasikan kebijakan-kebijakan yang diambil dengan memperhatikan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Harus betul-betul dicermati agar penataan ruang laut dilakukan secara komperhensif, holistik, melibatkan seluruh komponen dan tidak parsial.
"Kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai leading sector dan pengelolaan terkait kebijakan perikanan khususnya ruang laut tentu harus memperhatikan sekurang-kurangnya aspek-aspek minimal dalam amanat Pasal 8 Ayat 2 dalam UU Pelayanan Publik," ujar Hery.
Selanjutnya dia menambahkan dalam tata ruang laut tidak hanya menggaungkan bagaimana potensi perikanan dan kelautan yang ada di zona wilayah tersebut tapi juga harus terkoneksi dengan sumber daya perikanan baik skala besar maupun kecil yang terkoneksi dengan baik, apa kebutuhannya terkait BBM, terkait daya dukung, kapal, alat tangkap, dan lain-lain.
Sementara itu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaf Manoppo menyatakan harapannya Kementerian Perikanan dan Kelautan ini pada tahun 2022 bisa masuk 5 besar dari kepatuhan yang dinilai oleh Ombudsman RI.
Sebagai penutup dan tindak lanjut dari agenda webinar, Ombudsman siap bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengatasi masalah pengembangan program dari kementerian/lembaga yang melibatkan para pihak tersebut dengan multisektor. Karena selain pelayanan publik, kepentingan masyarakat kecil maupun akses ke ruang publik ini juga sangat penting.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta, yakni pemerintah pusat, daerah, akademisi, kelompok masyarakat/LSM, dengan narasumber Pamuji Lestari, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan, Suharyanto, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pembahas Dyah Erowati. (fat)
