Berita

Jakarta - Ombudsman menyerahkan rekomendasi kepada Bupati Polewali Mandar dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait malaadministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengenai pelayanan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji atas nama PT. Anugrah Djam Sejati di Kantor Ombudsman, Senin (20/01). Penyerahan rekomendasi ini dihadiri oleh Anggota Ombudsman Ninik Rahayu, Kepala Keasistenan Resolusi Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu, Perwakilan Inspektur Jendral Kemendagri, Perwakilan Gubernur Sulawesi Barat dan Abdul Latif Waris selaku pelapor.

Ninik Rahayu mengatakan bahwa Ombudsman RI sudah melakukan berbagai upaya agar tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Perwakilan Sulawesi Barat terkait objek sengketa yang terjadi di Polewali Mandar ditindaklanjuti. "Ombudsman berharap tidak perlu sampai tahap rekomendasi. Ombudsman sebagai pengawas menginginkan apabila ada keluhan masyarakat dapat diselesaikan," ujar Ninik Rahayu.

"Sesuai dengan kewenangan di pasal 36 dan 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, maka sampailah pada tahap rekomendasi ini. Jika dalam waktu 60 hari rekomendasi tidak dilaksanakan, maka akan dilaporkan ke Presiden dan DPR," Ninik melanjutkan.

Selain itu menurut Ninik, sesuai pasal 351 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan apabila terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. "Saya berharap Bupati Polewali Mandar bisa melakukan upaya secara serius dengan pelapor untuk mencari solusi sebagaimana rekomendasi Ombudsman,"jelasnya saat menutup sambutan. (mg08/NI)