Ombudsman RI Tingkatkan Sinergi untuk Optimalisasi Pelayanan Kepelabuhanan di Jambi
JAMBI - Ombudsman RI terus memperkuat perannya dalam mengawasi dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, peningkatan signifikan dalam jumlah pemudik selama Lebaran yang mencapai 193,6 juta orang-meningkat 50% dari tahun sebelumnya-telah menjadi perhatian utama. Arus mudik yang masif ini menyoroti pentingnya peran sektor transportasi, termasuk pelabuhan, sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung kelancaran angkutan orang dan barang. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Ombudsman RI melakukan pemantauan di 108 lokasi strategis di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pelabuhan, terminal, bandara, dan stasiun kereta.
Menindaklanjuti temuan dari pemantauan ini, pada Kamis (5/09) Ombudsman RI menggelar Diskusi Publik bertajuk "Optimalisasi Pelayanan Publik pada Jasa Kepelabuhan Angkutan Orang dan Barang: Tantangan dan Peluang" di Hotel Swisbell Jambi. Acara ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga menggerakkan kolaborasi lintas sektoral guna mendorong perbaikan pelayanan publik di sektor kepelabuhan, terutama di Jambi yang memiliki Pelabuhan Talang Duku sebagai pusat penting pengangkutan barang. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Hery Susanto, Anggota Ombudsman RI; Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jambi; Ahmad Fahmi, General Manager Pelindo Regional 2 Jambi; serta Sudirman, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
Hery Susanto menegaskan bahwa peran Ombudsman RI tidak berhenti pada pengawasan semata. Lembaga ini juga berkomitmen untuk membangun jejaring kerja yang solid guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor-sektor strategis seperti kepelabuhan. "Kami melihat pelayanan publik di pelabuhan sebagai komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam pengangkutan barang dan orang. Oleh karena itu, diskusi ini menjadi momentum untuk menyatukan pemikiran dan langkah, sehingga optimalisasi pelayanan dapat terwujud secara nyata," kata Hery dalam sambutannya.
Ahmad Fahmi, General Manager Pelindo Regional 2 Jambi, mengakui bahwa sektor kepelabuhan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi peningkatan volume lalu lintas, perubahan regulasi, dan persaingan yang semakin ketat. "Optimalisasi pelayanan publik di pelabuhan tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada perekonomian nasional. Kita harus melihat ini sebagai peluang untuk terus berinovasi," ujarnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menambahkan bahwa Ombudsman berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar pelayanan publik dapat berjalan optimal. "Kami di Ombudsman siap memberikan dukungan penuh, tetapi keberhasilan pelayanan publik memerlukan kontribusi dari seluruh elemen terkait. Dengan adanya kolaborasi, saya yakin pelayanan publik, khususnya di pelabuhan, dapat lebih baik lagi," kata Saiful.
Sekretaris Daerah Jambi, Sudirman, menekankan pentingnya pelabuhan dalam mendukung pelayanan publik di sektor transportasi. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan akan berkontribusi langsung pada pencapaian target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. "Pelayanan publik yang baik di sektor pelabuhan adalah bagian penting dari visi pembangunan Provinsi Jambi, dan ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Sudirman.
Sebagai Keynote Speaker dalam acara diskusi ini, Hery Susanto juga menyoroti pentingnya Pelabuhan Talang Duku di Jambi yang saat ini lebih dikenal sebagai pusat pengangkutan batu bara. Ia berharap agar pengembangan pelabuhan ini dapat lebih diarahkan untuk mendukung pengangkutan barang dan orang yang lebih luas, guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional. "Kita melihat potensi besar dari pelabuhan ini. Jika dikelola dengan baik, Pelabuhan Talang Duku dapat menjadi pusat transportasi yang mendukung distribusi barang dan mobilitas orang secara lebih efektif di wilayah Jambi dan sekitarnya," kata Hery.
Selain itu, Hery juga menyampaikan apresiasinya terhadap LSM dan mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi publik ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan mahasiswa sangat penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas. "Kami bangga melihat bagaimana masyarakat sipil, termasuk LSM dan mahasiswa, sudah melek terhadap isu-isu pelayanan publik di sektor pelabuhan. Partisipasi aktif ini adalah kunci untuk memastikan perubahan positif," tambah Hery.
Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, Hery mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan arus mudik 2024, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat, 89% masyarakat menyatakan puas dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran secara nasional, sementara 91% puas dengan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. "Angka-angka ini menunjukkan bahwa kita telah berada di jalur yang benar. Namun, kita tidak boleh lengah, karena masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk masa depan," jelas Hery.
Ombudsman RI juga memberikan 9 saran kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi, dapat terus ditingkatkan. "Sebagaimana ungkapan Salus Populi Suprema Lex Esto-Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi-kami berharap saran kebijakan Ombudsman dapat ditindaklanjuti secara serius untuk mencegah masalah yang berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan," tutup Hery.
Melalui langkah-langkah konkret ini, Ombudsman RI mempertegas posisinya sebagai lembaga yang terus berkomitmen dalam mengawal kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pengawasan intensif dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (MFM)
