Ombudsman RI: Tingginya Maladministrasi Berpotensi Tinggi Korupsi
LAMONGAN - Ombudsman RI berpendapat bahwa semakin tinggi terjadinya angka maladministrasi, maka semakin tinggi juga potensi korupsi di Indonesia. Hal ini tegas dinyatakan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam orasi ilmiah pada acara Kuliah Tamu dengan tema "Peran dan Sinergi Ombudsman RI dengan Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Kamis (28/11/2024) di Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda) Lamongan.
Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang bebas dari maladministrasi. "Namun hal ini perlu didukung juga oleh seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.
Najih menyatakan bahwa masyarakat berperan menyampaikan laporan potensi maladministrasi kepada Ombudsman RI, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik tersebut.
"Indonesia memiliki potensi menjadi negara besar di tahun 2045, baik dari segi kependudukan, ekonomi, kekayaan mineral, kekayaan hayati dan kekuatan maritim. Namun tantangan ke depan juga semakin besar," ujar Najih. Tantangan tersebut antara lain dinamika global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, eskalasi geopolitik dan geoekonomi, serta demografi global dan kualitas pelayanan, dimana hal ini menjadi semakin kompleks.
Oleh karenanya, masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus bekerja bersama sehingga dapat mewujudkan mimpi Indonesia Emas Tahun 2045, khususnya menjadi negara dengan kualitas pelayanan publik baik dan memiliki budaya anti-maladministrasi dan korupsi di masa depan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan orasi ilmiah, serta Ketua Senat Unisda M. Afif Hasbullah, Rektor Unisda Muhammad Hafidh Nashrullah, para Wakil Rektor dan Dosen serta mahasiswa Unisda Lamongan. (MIM)
