Ombudsman RI Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Grobogan
Jakarta - Dalam rangka menambah wawasan terkait peran pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan kunjungan konsultasi ke Ombudsman RI, pada Selasa (16/07/2024) di Gedung Ombudsman RI.
DPRD Kabupaten Grobogan, melakukan konsultasi dengan Ombudsman RI untuk mengatasi masalah kualitas pelayanan publik di Kabupaten Grobogan. Pertemuan ini disambut oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, yang menyatakan komitmennya untuk membantu dan menanggapi keluhan yang disampaikan.
"Ombudsman RI akan mengambil tindakan korektif jika terjadi dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Grobogan serta melakukan pencegahan maladministrasi jika hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti yang kuat," ungkap Najih.
Terkait Penilaian Kepatuhan yang diraih oleh Kabupaten Grobogan, Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan bahwa Penilaian Kepatuhan yang diberikan oleh Ombudsman RI merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, ini merupakan salah satu langkah dalam melakukan pencegahan maladministrasi.
"Kami mengapresiasi Kabupaten Grobogan karena memiliki komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik di daerah. Pelayanan publik tidak pernah bisa mati dan terabaikan siapapun. Mimpi kami partai politik memiliki sekolah pelayanan publik agar dapat paham betul dalam memberikan pelayanan publik yang baik nantinya," harap Johanes.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto, mengemukakan sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat setempat salah satunya yaitu kekurangan sekolah terutama SMA dan SMK, minimnya fasilitas rumah sakit, serta masalah serius seperti PLN dan mafia tanah. Mereka juga menyoroti ketidakadilan dalam zonasi pendidikan yang belum merata bagi keluarga tidak mampu.
Menambahkan, Agus juga mengajukan beberapa solusi yang diharapkan dapat memperbaiki situasi, seperti memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mempertimbangkan ketersediaan sekolah dan tidak hanya mengandalkan zonasi, prestasi, dan afirmasi. Mereka juga meminta dukungan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pemerataan dokter spesialis di daerah pedesaan.
Kepala Keasistenan Resolusi Ombudsman RI Siska Widyawati menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk memantau dan mendukung upaya penyebaran dokter spesialis yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Timur serta telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
Turut Hadir dalam kegiatan, Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Malaministasi Ombudsman RI Hasymi Muhammad dan Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman RI Esti Budiarti. (ADS)
