Ombudsman RI Terima Audiensi Permahi, Bahas Kolaborasi Pendidikan Anti-Maladministrasi
Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menerima audiensi dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di Kantor Ombudsman RI pada Selasa (22/4/2025). Najih menyambut baik kedatangan Permahi beraudiensi dengan Ombudsman RI untuk menjalin kolaborasi strategis dalam upaya penguatan literasi hukum dan pengawasan pelayanan publik melalui program pendidikan anti-maladministrasi.
"Niat baik perlu disambut dengan baik. Ombudsman milik masyarakat dan terbuka bagi siapa pun yang ingin hadir, berdiskusi, dan belajar bersama untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik," ucap Najih.
Dalam audiensi tersebut, Najih menjelaskan secara mendalam peran Ombudsman RI sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mencegah dan mengatasi praktik maladministrasi.
Najih menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kolaboratif dari Permahi. "Inisiatif ini menunjukkan kepedulian dan peran aktif mahasiswa dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Ombudsman tentu terbuka untuk menjajaki bentuk kerja sama konkret, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan anti-maladministrasi yang melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan," tutupnya
Sekretaris Permahi, Devina Huseini, menyampaikan kedatangan Permahi untuk membuka ruang sinergi dalam menciptakan program-program bersama yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa hukum dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Pendidikan anti-maladministrasi menjadi fokus utama, mengingat peran krusial generasi muda dalam membangun budaya hukum yang bersih dan berintegritas.
Devina Huseini menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara Permahi dan Ombudsman RI dapat segera direalisasikan. "Kami percaya bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi anggota Permahi sebagai mahasiswa hukum, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Akan sangat baik jika kolaborasi ini bisa segera terwujud dan diimplementasikan dalam bentuk program-program nyata," katanya. (mg12)
