Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi terkait Penanganan Warga Terdampak Kawasan Rempang Eco-City
Siaran Pers
Nomor 072/HM.01/XI/2026
Selasa, 10 November 2026
JAKARTA - Ombudsman RI menerbitkan Rekomendasi terkait penanganan warga terdampak penataan dan pembangunan Kawasan Rempang Eco-City di Kepulauan Riau kepada BP Batam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Penyampaian Rekomendasi tersebut disampaikan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pemeriksaaannya, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi berupa kelalaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Temuan tersebut berkaitan dengan status wilayah dan pengelolaan lahan Pulau Rempang, pengelolaan Pulau Rempang sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dan dampak penetapan kawasan Rempang Eco-City sebagai PSN.
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher menyampaikan bahwa penerbitan Rekomendasi ini merupakan tujuan dari tugas Ombudsman RI sebagaimana mandat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 khususnya pada Pasal 4 yaitu demi mewujudkan negara hukum dan demokratis yang adil dan sejahtera, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik.
"Tim Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan, setelah adanya hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian laporan, dengan hasil perlu adanya Rekomendasi Ombudsman yang diharapkan menjadi landasan bagi instansi terkait untuk melaksanakan penyelesaian laporan atas dampak pembangunan kawasan Rempang Eco-City," tegas Nuzran.
Ombudsman RI menilai penyelesaian permasalahan hak bagi warga terdampak merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan hunian layak dan sarana-prasarana pendukung bagi keberlangsungan penghidupan warga, serta mengatasi dampak sosial dan dampak turunan lainnya.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah Rekomendasi kepada instansi terkait. Kepada BP Batam, Ombudsman RI meminta untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan musyawarah terhadap warga terdampak untuk pemehunan hak berupa hunian tempat tinggal bagi masyarakat yang belum memperoleh hunian.
Kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan Green Investment (di Kawasan Rempang) Tahun 2023, Ombudsman RI meminta agar berkoodinasi dengan BP Batam dan Pemkot Batam dalam pemenuhan hak hunian serta meberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kelanjutan investasi di Kawasan Rempang Eco-City.
Terakhir, kepada Kepolisian khususnya Daerah Kepulauan Riau, Ombudsman RI meminta agar menjaga ketertiban dan keamanan warga terdampak secara persuasif dalam proses pra relokasi, pada saat relokasi hingga pasca relokasi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan konflik di tengah masyarakat.
Nuzran menegaskan, sebagaimana dalam UU 37 Tahun 2008 Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI. Dan, ayat 2 menyatakan agar atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI tentang pelaksanaan Rekomendasi disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi
"Ombudsman RI akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rekomendasi ini. Kepatuhan dan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman bertujuan demi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga betul-betul hak rakyat bisa terlaksana dengan baik," tutup Nuzran.
Narahubung:
Kepala Biro Humas dan TI,
Dodi Wahyugi
(0813-1757-5168)
