Ombudsman RI Temukan Layanan Publik LRT yang Belum Siap
Bekasi-Ombudsman RI menemukan beberapa layanan publik pada stasiun dan gerbong kereta Light Rail Transit (LRT) yang masih sepenuhnya belum siap, mengingat rencana peresmian akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2023. Hal ini ditemukan saat Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih melakukan peninjauan kesiapan dari LRT Jabodebek dalam rangka melihat bagaimana kesiapan aspek penyelenggara dan layanan publik untuk masyarakat baik pada daya dukung stasiun dan gerbong kereta maupung sarana dan prasarana yang ada sebagai standar yang perlu dipenuhi untuk penyelenggaraan stasiun yang baik dan aman, Selasa (20/06/2023) di jalur LRT Stasiun Dukuh Atas sampai dengan Stasiun Operation Controling Center (OCC) Bekasi.
Dalam tinjauannya, Mokhammad Najih memberikan masukan dan saran terkait masih adanya jarak antara rangkaian kereta dengan platform screen doors atau pintu tepi peron, diperlukan adanya mekanisme informasi dari petugas stasiun dan petugas dalam gerbong agar saat penggunaan transportasi kereta LRT nantinya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang sehingga nanti LRT dapat menjadi tranportasi yang ramah untuk anak-anak, difabel, dan lansia. "Kita sarankan agar memberikan informasi kepada penumpang agar lebih hati-hati dalam melangkah karena ini rawan sekali terutama untuk anak-anak, difabel, dan lansia, dan ini perlu sikap tanggap dari petugas stasiun dan gerbong dalam memberikan layanan kepada penumpang," saran Najih kemarin saat melakukan tinjauan.
Terkait layanan sarana yang ada pada gerbong kereta LRT, Najih memberikan saran agar pihak KAI untuk melengkapi informasi-informasi terkait bentuk-bentuk larangan yang harus dipatuhi, dan informasi lainnya yang harus diinformasikan kepada penumpang. Sedangkan terkait sarana layanan khusus, perlu adanya kursi khusus yang diberikan warna yang berbeda dari warna kursi untuk penumpang umum, ini sebagai tanda bahwa kursi tersebut diperuntukan untuk penumpang yang berkebutuhan khusus. "Ketika operasional sudah diserahkan kepada pihak KAI perlu ada penambahan sarana terkait informasi yang harus dipatuhi oleh penumpang dan beberapa informasi lainnya yang harus diinfomasikan kepada penumpang serta tempat duduk dengan warna yang berbeda yang diperuntukan bagi penumpang khusus," terang Najih.
"Transportasi massal kerata LRT ini merupakan level tertinggi di Indonesia yang menggunakan pengendalian secara otomatis dan merupakan hal baru bagi perkeretaapian, ini akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat baik terutama bagi KAI yang diharapkan kedepannya teknologi ini bisa terus dikembangkan dan digunakan pada pelayanan transportasi di kota lain, dan saya kira KAI sudah cukup siap dengan tenaga SDM muda yang cukup tanggap dan adaptif dalam menerima teknologi baru," pungkas Najih.
Turut mendampingi dalam tinjauan, Executive Vice President Divisi LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, Vice President Human Resource Legal and Health Divisi LRT Jabodebek, Ana Diana, Vice President Passenger Information and Technology Divisi LRT Jabodebek, Kristina Oktaviana, Kepala Stasiun LRT Duluh Atas, Prayugo Hidayat, Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Marsetiono, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Ombudsman RI, Wanton Sidauruk, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto, dan Kepala Kekasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu. (HA/ZAE)