Ombudsman RI Tegaskan Validitas Data Menentukan Kualitas Pelayanan Publik
JAKARTA - Data menjadi hal yang sangat krusial ketika berbicara terkait implementasi suatu kebijakan. Presisi atau tidaknya kebijakan akan tergantung dari kualitas data yang menjadi dasar dan acuan yang digunakan dalam penetapannya. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat menjadi narasumber dalam webinar "Pertanian Hebat dari Data Akurat" yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Trubus, Jumat (7/7/2023).
"Problematika buruknya kualitas pelayanan publik di bidang pertanian, salah satunya dikarenakan kurangnya validitas data atau data yang bermasalah," jelas Yeka.
Yeka menerangkan bahwa di tahun 2022, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI didapati bahwa banyak petani penerima pupuk bersubsidi yang bukan sebagai seorang petani, melainkan buruh pabrik, pedagang keliling, bahkan ada juga petani yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat aktif menerima alokasi pupuk bersubsidi.
Hal ini menjadi gambaran konkret bahwa ketidakabsahan data sangat berdampak bagi pelayanan publik, dimana petani yang seharusnya berhak menerima pupuk bersubsidi menjadi tidak memperoleh pupuk bersubsidi karena kurangnya keakuratan data.
Demikian halnya dengan hasil pemeriksaan Ombudsman RI melalui mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) atas adanya Laporan masyarakat terkait Penahanan Produk Impor Hortikultura di beberapa pelabuhan oleh Badan Karantina Pertanian karena permasalahan dokumen RIPH (Rekomendasi Impor Hortikultura). Didapati masih adanya perbedaan data dukung antara pemangku kepentingan yang membawa dampak perbedaan dasar atas kebijakan yang ditetapkan.
"Jika demikian yang terjadi, ketidakakuratan data akan berdampak terhadap kondisi pertanian dalam negeri. Misalnya terhadap stabilitas dan ketersediaan barang, pun ketika kuota berlebih, akan menggerus petani lokal," tegasnya.
Oleh karena itu, Ombudsman RI mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk perlu menurunkan ego sektoralnya dan mengedepankan kolaborasi dalam rangka memperbaiki sengkarut data yang ada untuk kepentingan kemajuan pertanian di masa yang akan datang.
"Koordinasi dan kolaborasi antar seluruh stakeholder harus dilakukan, terlebih dalam hal pengumpulan data yang posisinya sangat krusial sebagai dasar pengambilan sebuah kebijakan," tutup Yeka.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta anggota dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), para petani dan peternak, serta masyarakat umum lainnya. (MIM)
