Berita

Gorontalo - Ombudsman RI sejak tahun 2021 menyoroti adanya potensi kegagalan yang cukup besar pada program penyaluran pupuk menggunakan Kartu Tani yang disebabkan karena pendataan dan teknologi digitalisasi serta penggunaan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat melakukan pertemuan bersama Bank BRI Gorontalo, Otoritas Jasa Keuangan Gorontalo dan Pupuk Indonesia Gorontalo pada Jumat (09/06/2023) di Kantor Cabang Bank BRI Gorontalo.

Dalam diskusi, Yeka menyampaikan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan terkait penyaluran dan penggunaan Kartu Tani yaitu pertama, perlu ada sikap yang tegas mengenai Kartu Tani yang sudah disebarkan namun belum digunakan oleh petani. Kedua, banyak kasus yang sudah menggunakan kartu tetapi saat akan dipakai kartu tidak aktif. Ketiga, banyaknya petani kurang memahami teknologi terutama dalam penggunaan Kartu Tani saat kartu hilang atau lupa pin kartu. Keempat, terdapat mesin yang tidak aktif padahal kartu sudah disebarkan, sehingga banyak petani yang kesulitan dalam mengguankan Kartu Tani. Kelima, terkait penyerapan pinjaman KUR.

"Ketika masyarakat sudah masuk kedalam kriteria penerima layanan, maka petani berhak untuk mendapatkan haknya, perlu ada penjelasan terkait apakah betul kita bisa melayani dengan baik di daerah, sedangkan pemerintah menyarankan petani harus mendapatkan pupuk dengan cara digitalisasi, perlu ada evaluasi Kartu Tani untuk Gorontalo, apakah memungkinkan adanya insentif bagi pihak BRI untuk layanan Kartu Tani, dan bagaimana penyerapan pinjaman KUR di Gorontalo," ucap Yeka.

Menurut Wakil Pimpinan Operasional Regional Office Manado Bank BRI Gorontalo, David Joko, bahwa pihaknya hanya mengeksekusi kebijakan dari kantor pusat dan menerima instruksi untuk menyebarkan Kartu Tani kepada petani dengan merekrut petugas khusus untuk pelayanan Kartu Tani. Sedangkan untuk insentif, pihak BRI sudah diuntungkan karena para penerima bantuan pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani akan menjadi calon nasabah dari Bank BRI yang selanjutnya dapat mengikuti program-program dari Bank BRI dan ini menguntungkan pihak BRI dalam jangka waktu panjang. Sedangkan untuk digitalisasi, banyak petani yang belum siap namun penggunaan penyaluran yang berbasiskan digital sesuai dengan kewajiban dari pusat agar beralih ke digitalisasi yang targetnya sesuai dengan program pengguanaan Brimo untuk digitalisasi.

Terkati penyebaran pinjaman KUR, David menyampaikan bahwa untuk tahun 2023 pihaknya keterlambatan pada sekitar tanggal 6 Maret se-Indonesia, sementara tahun sebelumnya 2019-2022 kebijakan kantor pusat agar BRI tatap eksis mendorong stimulus, maka kami gencar menyalurkan KUR, namun setelah Desember 2022 KUR tidak keluar lagi kemali, sehingga di lapangan diinstruksikan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk komersil. Pada bulan Maret baru muncul kembali pinjaman KUR namun BRI sudah terlanjur menyalurkan Bumides pada program (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) Kupra pengganti KUR dengan perbedaan hanya pada pricing. Bersamaan dengan itu, ketentuan untuk KUR juga berubah karena ada regulasi yang mengatur untuk penggunaan KUR hanya untuk masyarakat yang belum pernah menikmati kredit komersil, inilah yang menjadi pihaknya kurang menyerap KUR di tahun ini.

"Untuk report Kartu Tani tahun 2023 sudah 133.192 kartu tani yang tercetak, 66.984 sudah terbagi dengan jumlah transaksi baru enam transaksi dengan jumlah 314 pupuk yang tersalurkan," tambah David. 

Menurut Tim PSO Wilayah Timur Pupuk Indonesia, Rian, menyampaikan bahwa peraturan dari pusat untuk petani yang menggunakan aplikasi T-Pubers harus terus menggunakan aplikasi T-Pubers, sedangkan petani yang menggunakan Kartu Tani harus tetap menggunakan Kartu Tani, hal ini dilakukan untuk mengontrol pupuk bersubsidi yang diterima petani sehingga tidak melebihi jatah yang diterima. Ini disebabkan belum adanya sinkronisasi data penggunaan aplikasi T-Pubers dengan data Kartu Tani.

Melanjutkan, Kepala OJK Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo, Darwisman mengatakan bahwa pada prosesnya rekan dari OJK dapat dilibatkan sehingga dapat melakukan monitoring, percepatan akses, edukasi, dan literasi. "Kita bisa sama-sama turun dengan BRI dan Ombudsman RI untuk memberikan edukasi dan literasi terkait digitalisasi bagi penerima manfaat pupuk bersubsidi, selain itu perlu ada percepatan pergerakan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah dalam peningkatan penggunaan Kartu Tani terutama terkait literasi dan edukasi sehingga jelas penyalurannya," terang Darwisman.

Melihat kondisi tersebut, Yeka memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan koordinasi bersama Ombudsman RI, Pupuk Indonesia, Bank BRI, dan OJK untuk meningkatkan edukasi dan literasi, Kartu Tani harus menjadi kewajiban utama untuk semua pihak, mengoptimalkan system Kartu Tani dengan merujuk program PHK, perlu ada inovasi untuk kemudahan teknologi agar petani hanya membawa KTP dan handphone untuk menampung kode OTP dan harus ada sinkronisasi data antara penerima manfaat subsidi langsung dengan penerima pupuk bersubsidi.

"Kuncinya koordinasi di lapangan dan monitoring intensif, kita bisa dorong dengan koordinasi bersama tidak ada masalah pembiaran, ini bisa menjadi masukan Ombudsman RI untuk melakukan tranformasi dan akan melakukan workshop transformasi pupuk bersubsidi dalam peningkatan serta penguatan literasi," terang Yeka.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama masyarakat penerima bantuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Kota Gorontalo terkait Strategi Pelayanan BRI dalam Program KUR Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM dan Kelompok Tani serta peran Ombudsman RI dalam penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Bank BRI Cabang Gorontalo dan dihadiri juga oleh OJK Gorontalo.

Dalam diskusi, Wakil Pimpinan Operasional Regional Office Manado Bank BRI Gorontalo, David Joko menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan karena dari Ombudsman RI dan OJK ingin mendapatkan masukan agar penyaluran pinjaman KUR yang dilakukan oleh Bank BRI bisa menjadi lebih baik dan lebih banyak lagi usaha mikro yang terbantu oleh KUR yang nantinya meingkatnya kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo, Darwisman mengatakan bahwa untuk platform KUR di tahun 2023 disediakan anggaran oleh perintah pusat sebesar 450 triliun. "Kami memiliki program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90% berupa tabungan dan pembiayaan di pegadaian. Target kendala mengakses keuangan formal di daerah, Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan terbatasnya pembangunan inftastruktur di daerah. 77% UMKM mengalami penuruan pedapatan selama masa Covid-19. Pemanfaatan e-commerce untuk penjualan produk UMKM yang belum maksimal," tambah Darwisman.

Beberapa penerima bantuan pinjaman KUR BRI Gorontalo sudah merasakan keuntungan dari pinjaman yang diterima, hampir beberapa penerima bantuan sudah mengambil pinjaman lebih dari dua kali pijaman. Ini menandakan bahwa pinjaman KUR dapat menaikan pendapatn UMKM di masyarakat Gorontalo.

"Selama saya meminjam pinjaman KUR di Bank BRI saya merasa sangat terbantu, Bank BRI juga sangat mempermudah saat pengajuan pinjaman, untuk peminjaman selanjutnya juga bank sangat ramah dan cepat cairnya," terang Vivi salah satu penerima pinjaman KUR yang ikut hadir dalam diskusi. 

Menanggapi banyaknya masyarakat yang diuntungkan oleh pinjaman KUR, Yeka menyarankan untuk para pengusaha dapat saling belajar bagaimana memanfaatkan keuangan dan bagaimana meningkatkan usaha agar terus berkembang. "Walaupun banyaknya pengusaha yang ekonominya semakin meningkat karena pinjaman KUR, tetapi cicilan pinjaman harus tetap dibayarkan, tetap komunikatif dengan pihak bank, harus gemar menabung di bank sekaligus menikmati fasilitas bank lainnya," pungkas Yeka. (HA/MIM)