Ombudsman RI Serahkan Hasil Kajian Sistemik Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi
JAKARTA - Sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI telah melakukan Kajian Sistemik "Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi." Hasil kajian ini diserahkan secara langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Wakil Komisi IV DPR RI, dan berbagai instansi terkait lainnya, pada Rabu (29/11/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Hery dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kajian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh 6 poin. Antara lain bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi kesejahteraan nelayan, eksploitasi penangkapan ikan, upaya pelestarian sumber daya ikan, penolakan kebijakan PIT (Penangkapan Ikan Terukur), dan peningkatan target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor penangkapan ikan.
"Hasil temuan Ombudsman RI dalam kajian ini diharapkan mampu mendorong perbaikan, baik dalam lingkup kebijakan maupun implementasi di lapangan," tegas Hery.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih yang turut hadir dalam acara tersebut mendorong bahwa hasil kajian Ombudsman RI dapat dilaksanakan secara maksimal. "Kami akan menyerahkan hasil Kajian Sistemik ini kepada seluruh stakeholder dan akan memonitoring perkembangan dalam pelaksanaannya. Harapannya, hasil kajian ini dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap pihak-pihak yang terkait," jelas Najih.
Hadir sekaligus memberikan tanggapan dalam kegiatan ini Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Agus Suherman, Plh. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Gladys Peuru, Wakil Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Priyanto Rohmattullah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam. Turut hadir perwakilan dari KNTI (Kesatuan Nelayanan Tradisional Indonesia) dan Dinas Kelautan dan Perikanan dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir secara luring dan daring. (MIM)
