Ombudsman RI: Sektor Parekraf Nasional Berpotensi Besar
Jakarta,- Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf). Sektor tersebut menjadi salah satu faktor pendukung yang memberikan dampak luas bagi pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara.
"Sektor pariwisata di Indonesia mempunyai posisi yang strategis dalam peningkatan devisa negara, dimana Indonesia mampu menyumbang sekitar US$ 10 Milyar devisa negara dari sektor tersebut. Posisi yang justru telah menjadikan sektor ini nomor empat setelah sektor energi berupa minyak, batu bara dan kelapa sawit," Kata Hery Susanto dalam acara konsyering KU V: Permintaan data informasi kepada Kemenkomarves dan Kemenparekraf terkait rapid assesment Pengawasan Pelayanan Publik Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2024).
Hery menerangkan begitu pula, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia yang semakin pesat, akan terus bersaing seiring dengan kemajuan inovasi serta teknologi yang digunakan saat ini. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia sebagai aktor atau pelaku dalam industri ekonomi kreatif untuk menerapkan, mengaplikasikan dan berbeda dari produk-produk lainnya. Ekonomi kreatif merupakan bentuk gelombang ekonomi baru yang lahir di awal abad 21 dimana bentuk intelektual menjadi prioritas utama daripada kekayaan yang dapat menghasilkan uang, kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan.
"Sektor Parekraf Indonesia semakin berkembang dengan dukungan pemerintah dan adanya inovasi dengan mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor atau pelaku dalam industri Pariwisata dan ekonomi kreatif," terangnya.
Hery Susanto memaparkan minat wisatawan lokal dan mancanegara setiap tahunnya akan bertambah dan semakin meningkat jika pemerintah melakukan kerjasama dengan segenap stakeholder dan melakukan terobosan untuk meningkatkan potensi Parekraf di Indonesia.
"Pemerintah mesti membuat terobosan dengan memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana yang optimal untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.
Selain itu Hery Susanto menuturkan bahwa laporan masyarakat terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Ombudsman RI termasuk yang minim laporan pengaduan. Hal itu bukan berarti tidak ada masalah pelayanan publiknya tapi kelompok masyarakat di sektor tersebut dinilai termasuk kategori silent society atau masyarakat yang diam. Ini bisa jadi karena ketiadaan akses pengaduan, khawatir/takut tidak dilayani jika melapor dan lainnya.
"Kelompok masyarakat sektor parekraf termasuk yang minim melaporkan pengaduan pelayanan publik, walaupun masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Sementara Sesdep Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengungkapkan untuk melakukan koordinasi antara stakeholder agar mendapatkan sinergitas yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Menurutnya Kemenparekraf siap untuk berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama untuk meningkatkan potensi Pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Terkait dengan sektor Parekraf yang minim laporan di Ombudsman maka perlu adanya kolaborasi untuk mendata tingkat kesulitan di daerah-daerah," ungkapnya.
Disisi lain Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Rustam Efendi akan mendorong produk UMKM on boarding agar masuk dalam market place. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik apabila dilakukan pendampingan dan koordinasi antara kementerian atau lembaga sehingga produktivitas UMKM di Indonesia dapat menguntungkan satu sama lain.
"Kemenkomarves terus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM supaya masuk dalam market place. Sehingga para pelaku usaha UMKM mampu bersaing dalam meningkatkan ekonomi yang kreatif di Indonesia," tuturnya nya.
Lebih lanjut, Rustam Efendi mengatakan kementerian teknis yang berkaitan dengan program BBI (Bangga Buatan Indonesia) memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan UMKM dalam mendorong kemajuan kedepannya. Selain itu, Kemenkomarves akan mendorong untuk kemajuan wisata di Indonesia supaya daya tarik masyarakat wisatawan semakin meningkat.
"Bangga berwisata Indonesia merupakan salah satu program untuk mencapai target di wilayah masing-masing, kami akan melakukan koordinasi, sinkronisasi dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," pungkasnya.
Diketahui acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan Ombudsman dari 26 Provinsi di Indonesia, Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi kreatif serta dari BUMN/BUMD dan kalangan swasta. (*)
