Berita

Siaran Pers

Senin, 30 September 2019

JAKARTA - Mencermati perkembangan terakhir di tanah air, Ombudsman RI prihatin atas jatuhnya korban, baik dalam peristiwa unjuk rasa maupun kekerasan etnis di Papua. Situasi ini secara nyata telah mengancam kepastian dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

Kami menyadari perkembangan kehidupan bernegara di Republik Indonesia semakin hari semakin kompleks, cepat dan sensitif terhadap benturan kepentingan, baik dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan sumber daya maupun hubungan antar lembaga negara.

Kami juga bersyukur bahwa kita telah berhasil melalui proses panjang politik pemilihan yang menyita energi dan perhatian seluruh eleman bangsa. Tentunya bukan hal yang mudah untuk merawat dan menjaga demokrasi di tengah keragaman latar belakang dan cara pandang, baik bagi seorang Presiden Republik Indonesia maupun Anggota DPR Republik Indonesia yang mengemban kepercayaan rakyat.

Para pendiri negara telah mewariskan tradisi musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan yang arif dalam bernegara. Untuk itu pula kami meyakini pembentukan suatu Undang-Undang yang bersifat fundamental dalam kehidupan bernegara tak mungkin dilaksanakan tanpa memperhatikan tradisi yang telah diwariskan oleh para pendiri.

Kami juga menyadari bahwa pada prinsipnya semua lembaga negara, termasuk Pemerintah dan DPR, menginginkan suatu kondisi yang terbaik untuk mengelola negara yang bersih dari Korupsi, berdaya saing dan di sisi lain mampu melindungi segenap warga negara dalam mengemukakan pendapat, dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

Dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan sosial politik yang semakin mendesak, memperhatikan secara seksama asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjaga agar situasi tidak berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan dengan tetap mempercayai niat baik seluruh elemen bangsa, maka Ombudsman RI dengan ini menyarankan kepada Presiden Republik Indonesia mengambil langkah-langkah korektif untuk memulihkan kondisi sosial politik yang terlanjur memanas akibat serangkaian kebijakan atau sikap politik yang tidak menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat luas, melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1.   Apabila dipandang perlu mengupayakan revisi terhadap UU KPK, agar memerintahkan kepada para menteri kabinet periode 2019-2024 untuk secara bersama-sama DPR periode 2019-2024 membahas rancangan revisi Undang-Undang tentang KPK dengan melibatkan partisipasi publik lebih luas sebagai bagian dari pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

2.   Memerintahkan Kapolri beserta jajaran untuk menjaga agar tindakan aparat kepolisian tidak bersifat eksesif, melakukan pencegahan yang bersifat persuasif dalam menghadapi unjuk rasa dan/atau kerusuhan, serta melakukan investigasi yang transparan khususnya dalam peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa. 

3.   Memerintahkan para menteri dan pejabat terkait untuk tidak memberikan pernyataan atau menggunakan diksi-diksi yang berpotensi memancing emosi dan kontroversi publik dalam mengomunikasikan langkah-langkah Pemerintah terhadap situasi yang berkembang.

4.   Menerbitkan Instruksi Presiden untuk langkah-langkah strategis pemulihan kondisi akibat konflik di Papua dengan mengutamakan pendekatan sosial budaya; memprioritaskan perbaikan fasilitas layanan publik dan memastikan terlayaninya publik di seluruh wilayah Papua, serta meningkatkan keterbukaan dan intensitas politik internasional yang lebih terstruktur dan terukur. 

Demikian saran kebijakan ini disampaikan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan semata-mata demi terjaganya penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. (*)

 Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Ph.D