Ombudsman RI Pantau Harga Komoditas Pasar di Gorontalo
GORONTALO - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memantau beberapa harga komoditas pasar, seperti daging ayam, daging sapi, bawang, cabai, gula, minyak, dan beras untuk melihat perkembangan harga-harga yang dipantau dan diitervensi porsinya oleh pemerintah, pada Kamis (8/6/2023) di Pasar Central Gorontalo.
Dari hasil pantauan, terjadi kenaikan harga beberapa komoditas sejak dua bulan terakhir. Misalnya, daging ayam terjadi kenaikan dari harga awal Rp 25.000 saat ini menjadi Rp 30.000, untuk bawang putih terjadi kenaikan sekitar Rp 10.000-Rp 12.000 yang kini harga jual menjadi Rp 40.000/kg, gula terjadi kenaikan sekitar Rp 1.000-Rp2.000 yang harga jualnya menjadi Rp 15.000/kg. Sedangkan untuk harga minyak mengalami kenaikan fluktuatif, dimana saat ini berkisar Rp16.000-Rp20.000/liter, sedangkan untuk minyak subsidi dijual dengan harga Rp 16.000/liter di atas harga Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sulit untuk didapatkan sehingga beberapa kios tidak memiliki stok minyak subsidi. Untuk harga beras, telur, dan daging sapi sudah kembali normal. Harga beras berkisar di angka Rp 9.200-Rp11.000/liter, telur di harga Rp 1.900-Rp 2.000/butir dan daging sapi di harga 130.000/kg. Namun pada pantauan kali ini, ditemukan kios yang menjual beras dalam kondisi busuk yang ternyata masih diminati oleh masyarakat dan dijual dengan harga murah yaitu sebesar Rp 7.500. Hal ini akan menjadi perhatian Ombudsman RI ke depannya.
"Kita melihat harga beras dan telur untuk mengantisipasi riak-riak dan protes-protes dari para peternak. Dari pantauan hari ini seperti bawang putih, gula, dan minyak berada di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah fakta yang harus dipikirkan bagaimana ke depan memastikan agar stabilitas harga tercapai sehingga konsumen mendapatkan benefit yang sesuai dengan anjuran pemeritah," terang Yeka.
Selain melakukan pemantauan harga pasar, Yeka juga melakukan pengecekan pembangunan gedung baru Pasar Central Gorontalo yang sudah mangkrak sekitar satu tahun. Hal ini terjadi karena permasalah konflik dengan pihak konstruksi.
Dalam hal ini Yeka memberikan saran kepada pihak Dinas Perdagangan untuk jangan sampai ada pedagang yang tidak dapat masuk, jangan sampai ada pungutan liar, dan manajemen harus dalam satu atap. "Jika ada pedagang lama tidak dapat masuk ke dalam gedung baru maka jelas terjadi maladministrasi, harus dipastikan jumlah kios pas, pastikan jangan ada pungutan liar, harus ada besaran yang pasti dan sosialisasi untuk memastikan besaran retribusi, dan yang terakhir harus ada manajemen satu atap untuk mengelola parkir, sampah, dan air," saran Yeka.
Turut mendampingi, Direktur Harga Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, Pimpinan Wilayah Buulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, Abdul Muis Ali, dan Kepala Dinas Perdagangan, Junaedi K. Demak. (HA/MIM)
