Ombudsman RI Nilai Penanganan Sampah di DIY Lamban
RADAR JOGJA - Ombudsman RI enilai penanganan sampah di Jogjakarta terkesan lamban. Hal tersebut yang kemudian membuat sampah di TPA Piyungan menjadi penuh dan terpaksa dilakukan penutupan. Lembaga tersebut pun mendorong agar Pemprov DIY segera melakukan tindakan agar nantinya tidak menyusahkan masyarakat.
Pimpinan Ombudsman RI Indraza Muhammad Rais mengatakan, berkaitan dengan penataan di TPA Piyungan oleh Pemprov DIY memang masih terkesan sangat lamban dan kurang tanggap. Menurutnya pemerintah daerah masih harus mengandalkan pemerintah pusat. Sehingga kemudian sampah dari masyarakat di tiga kabupaten/kota tidak bisa terolah dengan baik.
Ia pun menyebut, bahwa Pemprov DIY juga kurang dalam hal pemberdayaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang sudah ada. Yakni, mengurangi, menggunakan, dan daur ulang sampah.
Selain itu, kurang mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengolah sampah dari sumbernya. Bahkan, adanya anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemprov DIY juga kurang dimaksimalkan dengan baik. Padahal, kondisi TPA Piyungan yang penuh sudah terjadi sejak tahun 2018 lalu.
Buat keributan! Nama-nama wanita ini dikaitkan dengan penyihir
"Memang sudah transisi dan progresnya masih berjalan, tapi intinya memang agak lamban dan tidak tanggap karena harus menunggu dari pusat. Padahal kami sudah berikan kajian tentang TPA Piyungan sejak tahun 2018 lalu, sehingga tentu akan kami beri teguran dan masukan kepada pemda," ujar Indraza saat meninjau TPA Piyungan, Kamis (27/7).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masturi menyampaikan, pihaknya memang sudah menyarankan beberapa hal terkait dengan pengelolaan di TPA Piyungan. Mulai dari adanya kebijakan anggaran yang mendukung, kemudian juga dilakukan dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi yang modern.
Menurut Budhi, hal tersebut belum dilakukan secara serius oleh Pemprov DIY. Hal itu yang kemudian berdampak pada kondisi TPA Piyungan yang penuh akibat tidak ada pengelolaan.
"Disini tidak ada keinginan untuk mengolah, sampah memang jumlahnya kecil tapi kalau dibiarkan bisa menjadi banyak. Intinya kurang respon dan kurang tanggap pemerintah daerah," katanya. (inu)
