Ombudsman RI Minta Polri Tidak Represif terhadap Demonstran
indopos.co.id - Banyaknya unjuk rasa dari elemen mahasiswa di beberapa wilayah Indonesia yang diikuti dengan penangkapan, membuat Ombudsman RI meminta Polri tidak berbuat represif.
Pasalnya, sebagai alat negara yang dilengkapi dengan kemampuan khusus, pasukan yang terlatih serta rantai komando harus mampu meniadakan kekerasan yang seharusnya bisa dihindari. Sehingga, tidak memicu emosi publik. Bahkan, akan menggelar aksi untuk beberapa hari kedepan di wilayahnya masing-masing.
Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengingatkan, kepada Polri atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan diri bahwa, dalam penanganan aksi unjuk rasa Polri pasti memiliki perencanaan yang dilengkapi dengan informasi dari intelijen.
"Sehingga, mampu untuk mempersiapkan jumlah personel sekaligus cara bertindak untuk menghadapi massa aksi," kata Ninik lewat keterangan tertulisnya diterima INDOPOS, Kamis (26/9/2019).
Ninik menyampaikan, dalam menenangkan atai meredam massa aksi haruslah dengan upaya persuasif agar mencegah meluasnya unjuk rasa hendaknya lebih dikedepankan.
"Fungsi Intelijen dan keamanan Polri memiliki peran tersebut, karena dapat melakukan penggalangan dan pengamanan agar unjuk rasa berjalan tertib. Sehingga tidak perlu memerlukan tindakan dalam rangka penegakan hukum" ucap Ninik.
Selain itu, Ninik meyakini, Polri dapat bersikap profesional dengan mengedepankan langkah persuasif dengan menggunakan informasi intelijen yang akurat agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang tegas, terukur serta tidak menggunakan opsi tunggal; penegakan hukum semata.
