Ombudsman RI Minta BPJS Ketenagakerjaan dan DJSN Segera Koreksi Diri Terkait Masalah Pencairan Klaim Masyarakat
Jakarta - Ombudsman RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk melakukan tindakan korektif terhadap masalah pencairan klaim manfaat.
Komisioner Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan pengawasan dan pengendalian penjaminan sosial oleh pihak DJSN dan Dewan BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan optimal.
"Bahwa terjadinya problem pencairan klaim manfaat hendaknya menjadi perhatian untuk dibuatkan saran alternatif dan perbaikan pelayanan kepada BPJS Ketenagakerjaan," jelas Hery Susanto selaku anggota Ombudsman, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022).
Sementara itu, tidak hanya DJSN dan BPJS TK saja yang diminta untuk melakukan tindakan korektif. Dirinya berharap Menko Bidang Perekonomian membuat perencanaan dan penyiapan peraturan pemerintah perihal Penerima Bantuan Iuran (PBI) terhadap pekerja berstatus penyandang masalah sosial, sesuai dengan Pasal 19 Ayat 5 Hurud d UU 24 Tahun 2011.
Menyusun perencanaan penyempurnaan regulasi yaitu revisi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 perihal Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Menko Bidang Perekonomian juga diminta membuat perencanaan penyempurnaan regulasi atau mengusulkan kepada DPR RI melakukan revisi Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 11 tentang BPJS yang mengatur sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
Juga revisi Pasal 55 yang berisi bahwa Pemberi Kerja tidak membayarkan iuran dengan sanksi ancaman pidana denda dan kurungan.
"Seharusnya pelanggaran yang tidak menjalankan kewajiban mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta BPJS dapat diberikan sanksi yang setara berupa denda dan pidana," ungkapnya.
