Berita

JAKARTA - Ombudsman RI melakukan diskusi terfokus dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam rangka pengembangan dan penguatan Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI pada Rabu (17/7/2024) di Ruang Abdurrahman Wahid, Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan.

Delegasi OECD yang dihadiri oleh Head of the Governance Indicators and Performance Division OECD Monica Brezzi dan Policy Analyst, OECD Public Governance Directorate Conor Das-Doyle diterima langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI. Di antaranya Ketua Mokhammad Najih, Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus, dan Anggota Dadan Suharmawijaya serta jajaran.

Bobby dalam pengantar diskusi mengatakan bahwa sebagai upaya pencegahan atas terjadinya maladministrasi, Ombudsman RI secara rutin menyelenggarakan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. "Penilaian ini telah dilakukan sejak tahun 2015 sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009," jelas Bobby. Selain itu, Bobby mengungkap bahwa terdapat Systematik Review dan Rapid Assesment, dan beberapa upaya lain dalam kaitan pencegahan maladministrasi.

Oleh karenanya, diskusi yang dilakukan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas Penilaian Kepatuhan yang dilakukan di tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. "Sebagai bentuk pertanggung jawaban, kami menyampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik kepada kementerian/lembaga/pemda yang dinilai, untuk selanjutnya dapat menjadi dasar dalam perbaikan pelayanan publiknya," tambah Bobby.

Monica Brezzi dalam tanggapannya menyatakan bahwa diskusi yang dilakukan sangat menarik, sebab berkaitan dengan pengembangan institusi publik, khususnya dalam pemerintahan di Indonesia. Hal ini menjadi relevan sebab OECD juga telah mempublikasikan hasil survey berjudul Drivers of Trust in Public Institutions.

Adapun Indonesia telah menjadi Mitra Utama OECD sejak tahun 2007 bersama Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan, serta menjadi negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara pada bulan Februari 2024.