Ombudsman RI Kawal Rekrutmen CASN Bebas Maladministrasi
Nomor 074/HM.01/XI/2026
Kamis, 12 November 2026
JAKARTA - Ombudsman RI menegaskan komitmennya dalam mengawal rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) agar bersih, transparan, dan bebas maladministrasi. Komitmen ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, Ombudsman RI menerima 1.790 Laporan Masyarakat terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Dari jumlah tersebut, Radian menjelaskan data per 12 November 2026, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, dengan sebaran tahun penerimaan terdiri atas 280 laporan pada 2022, 275 laporan pada 2023, 610 laporan pada 2024, 534 laporan pada 2025, dan 91 laporan pada 2026 (ongoing).
"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian Syam.
Menurut Radian, terdapat sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian. Pada tahap penetapan formasi, risiko yang muncul berupa formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir. Pada tahap pengumuman dan pendaftaran, persoalan dapat berupa persyaratan yang rumit dan multitafsir hingga gangguan pada sistem pendaftaran. Sementara itu, dalam seleksi administrasi dan masa sanggah, titik rawan meliputi proses verifikasi yang tidak seragam serta sanggahan yang tidak dijawab tepat waktu.
Pada tahap seleksi kompetensi, pelaksanaan tes non-CAT yang kurang transparan serta perangkat dan fasilitas ujian yang tidak standar juga perlu menjadi perhatian. Selanjutnya, pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan, perubahan jadwal secara mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi potensi permasalahan. Adapun pada tahap penetapan NIP dan pengangkatan, penundaan yang berlarut-larut dapat menghambat proses pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Selain itu, permasalahan yang kerap berulang dalam proses rekrutmen CASN meliputi perubahan jadwal seleksi, perbedaan pemahaman verifikator dalam memaknai regulasi yang diterbitkan, serta perubahan kebijakan pada tahapan seleksi. Sementara itu, dalam tahapan pengelolaan pengaduan, permasalahan yang sering ditemukan antara lain penundaan berlarut dalam menindaklanjuti pengaduan peserta serta layanan helpdesk tingkat nasional yang belum memberikan solusi atas pengaduan yang disampaikan peserta.
"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," tegasnya.
Radian menegaskan bahwa pengawasan Ombudsman RI terhadap proses seleksi CASN menjadi penting dan mendesak, mengingat pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November 2026 dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi. Selain itu, terdapat rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Sejalan dengan hal tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada penyelenggara seleksi, antara lain penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi antarseluruh instansi penyelenggara. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses rekrutmen CASN berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Ombudsman RI mengimbau peserta seleksi dan masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi dalam proses rekrutmen CASN untuk terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara. Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI secara gratis melalui Call Center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau laman resmi www.ombudsman.go.id.
"Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi," pungkas Radian.(*)
Narahubung:
Kepala Biro Humas dan TI,
Dodi Wahyugi
(0813-1757-5168)
