Ombudsman RI Jalin Kerja Sama dengan Komisi Kepolisian Nasional
Jakarta- Ombudsman RI yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Organisasi, Dwi Ciptaningsih menghadiri penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman dengan Komisi Kepolisian Nasional pada hari Rabu (1/2/2021) bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari naskah sebelumnya yang habis masa berlakunya pada tahun 2019. Ruang lingkup nota kesepahaman antara lain pertukaran data atau informasi, diseminasi dan publikasi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi, pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, dan kegiatan lainnya yang disepakati para pihak.
Dwi Ciptaningsih menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman bersama Komisi Kepolisan Nasional sudah dijalin bersama dari tahun 2014 dan pembahasannya cukup cepat. "MoU ini sudah ada dari tahun 2014, sebagaimana ketua KPK tadi kami juga membahasnya dengan cepat karena ruang lingkupnya sudah satu pemahaman," tuturnya.
Dalam sambutannya Ketua Komisi Kepolisan Nasional Mohammad Mahfud MD mengatakan bahwa Nota Kesepahaman bertujuan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan Kerjasama dalam Pengawasan Fungsional Kinerja Polri dan Pelayanan publik. "Kesepahamam antara Kompolnas dengan Lembaga/Komisi bermaksud melaksanakan tujuan-tujuan negara yang dibebankan kepada kita, Lembaga/komisi negara yang dimaksud bertujuan sama dengan Kompolnas sehingga dirasa perlu dilakukan kerja sama dan bersinergi dalam pengawasan terkait tugas dan fungsi-fungsi, antara Kompolnas dengan Ombudsman bermaksud dan bertujuan yang sama dalam rangka menindaklanjuti dan menigkatkan kerjasama dalam pengawasan fungsional kinerja Polri dan pelayanan public," jelasnya. Pembaharuan MoU ini juga dihadiri oleh KPK, KKRI, Komnas HAM, Komisi Yudisial RI dan LPSK. (HAN/NI)
