Ombudsman RI Gelar FGD Pengawasan Pembangunan IKN dengan OPD Se-Sulbar
Jakarta - Ombudsman RI menggelar Focus Grup Disscussion (FGD) dengan tema Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Sulawesi Barat. Dalam diskusi yang digelar Kamis (3/10/2024) secara hibrida, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyampaikan pentingnya dukungan daerah penyangga IKN dalam rangka persiapan perpindahan Ibu Kota.
"Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik mengambil peran dengan cara melakukan diskusi dengan seluruh OPD di Kalimantan dan Sulawesi, merangkum pandangan para stakeholder yang hasil akhirnya berupa saran hasil kajian yang akan disampaikan oleh Ombudsman kepada Presiden terpilih," ujar Hery.
Sejalan dengan Hery, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menyampaikan Pemorov Sulbar telah memiliki agenda yang selaras dengan perpindahan IKN. "Sulbar tidak hanya ingin menjadi penonton dalam proses pembangunan dan perpindahan IKN tapi juga ikut mengambil peran berkontribusi sekaligus menyampaikan peluang serta tantangan Sulbar sebagai daerah penyangga IKN," ujar Idris.
Dalam rangka pencegahan maladministrasi dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Ombudsman melakukan Kajian Sistemik agar jangan sampai perpindahan Ibu Kota nantinya mengganggu pelayanan publik.
Menurut Kepala Keasistenan Utama V Ombudsman RI, Irma Syarifah pemerintah tidak hanya harus memaksimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara tetapi juga perlu ada pembenahan dan dorongan daerah penyangga IKN sebagai daerah yang akan mendukung Ibu Kota Nusantara.
"Tim Ombudsman sudah diturunkan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur pelayanan publik di IKN. Selain itu Ombudsman akan melakukan pengawasan sebagai bentuk keterlibatan Ombudsman RI mewujudkan perpindahan IKN berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Hery.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan kesiapan, daya dukung dalam beberapa sektor seperti transportasi, infrastruktur, logistik dan kondisi sosial kemasyarakat dan budaya Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah penyangga yang berhadapan langsung dengan Ibu Kota Nusantara.
Turut hadir dalam FGD tersebut, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat Ismu Iskandar, Kepala Dinas Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Maddareski Salatin, Sekretaris Bapperida Provinsi Sulawesi Barat M Darwis Damir, serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Rachmad. (fat)
