• - +
Ombudsman RI Gelar Diskusi Virtual Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Pencegahan Korupsi dan Maladministrasi
Kabar Ombudsman • Sabtu, 23/01/2021 •
 

 Jakarta- Ombudsman RI menggelar kegiatan diskusi secara virtual terkait Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Pencegahan Korupsi dan Maladministrasi dengan narasumber Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (MK) Sigit Purnomo, Direktur Akuisisi Arsip Nasional (ANRI) Rudi Anton dan Spesialis Pengolahan Informasi dan Data Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik, pada Kamis (22/01/2021).

 

Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meilala dalam sambutannya menyampaikan tujuan diadakan diskusi ini adalah untuk memperkaya program proyek perubahan agar Ombudsman bisa lebih optimal dalam rangka mengawasi kualitas publik. "Jika suatu data itu sudah terindikasi maladministrasi maka kami akan segerafollow up dengan kegiatan pencegahan Ombudsman. Bisa dengan kajian, sidak, survei dan seterusnya," ucapnya.

 

Dalam pemaparannya, Rudi Anto mengatakan data yang digunakan sebagai bahan pengaduan masyarakat harus dikelola dengan baik untuk menunjang proses lembaga pengawas dalam melakukan pencegahan dan kajian. "Berbicara arsip tentunya berbicara hak masyarakat tentang apa yang dilakukan, tentu harus diatur dalam suatu kebijakan dalam lembaga demi pelayanan publik yang akuntabel," ujarnya. Ia menambahkan, perlindungan data dan hak rakyat bersinggungan dengan tugas dan fungsi Ombudsman.

 

Sedangkan dari sisi KPK, Indira Malik juga mengenalkan bahwa sebagai bentuk upaya mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan pelayanan publik KPK sudah menyiapkan aplikasi bernama JAGA yang merupakan kependekan dari Jaringan Pencegahan. Aplikasi milik KPK seperti Monitor Koordinasi Wilayah, e-LHKPN, Gratifikasi, Jejak Kasus yang dirangkum dalam Jendela Daerah. "Mari sama-sama cegah korupsi dari ujung jari," ucapnya sambil mengakhiri sesi.

 

Di akhir acara Sigit Purnomo juga menambahkan bahwa digitalisasi data dan informasi dianggap perlu bagi setiap kementerian dan lembaga. Tidak hanya arsip dan transparansi data ke publik namun juga dimanfaatkan untuk mengurus birokrasi di dalamnya. Sigit Purnomo memberikan masukan untuk Ombudsman agar sebaiknya semua kementerian dan lembaga menggunakan sistem informasi digital agar bisa terkoneksi antara satu lembaga dengan lainnya. "Apabila semua K/L sudah menggunakan sistem informasi digital yang terkoneksi, maka tidak perlu surat dalam bentuk kertas tinggal mengirimkan dalam bentuksoft copy," ucapnya. (ik)

  

 






Loading...

Loading...
Loading...
Loading...