Berita

YOGYAKARTA - Ombudsman RI mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) guna memastikan warga negara di Indonesia mendapatkan pelayanan publik tanpa ada satu orang pun yang terluput sehingga mengurangi kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Dadan S. Suharmawijaya saat menjadi narasumber Talkshow Nasional UAJY Law Fair 2024 Transmisi : Transisi Visi dan Misi

melalui Gerakan Akademisi UAJY Law Fair 2024, dengan tema "Transformasi Nasional: Wajah Baru Indonesia melalui Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Berkelanjutan dalam Mewujudkan Representasi Nilai-Nilai Bangsa", Sabtu (14/9/2024) di Kampus II Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dadan menjelaskan bahwa kesenjangan di masyarakat terjadi karena adanya ketidakmerataan hak dan kewajiban masyarakat. Terdapak empat kesenjangan yang akan berubah ketika ibu kota negara pindah ke IKN yaitu fiskal, moneter, konsumerisme, dan pelayanan publik.

"Jika ibu kota negara pindah ke IKN maka akan membuka empat kesenjangan ini sehingga masyarakat yang di kota seperti Jakarta dan masyarakat daerah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama ratanya. Sehingga, langkah yang direncanakan Ombudsman RI yaitu mendukung, memastikan, dan mengawal agar tidak terjadi potensi penyalahan gunaan dan penyelewengan," jelas Dadan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN Viby Indrayana, mengatakan tidak mudah pemerintah untuk berkomitmen membangun kota yang green, sustainable, dan smart.

"IKN akan menjadi satu-satunya kota yang green, sustainable, dan smart. Kita akan menjanjikan IKn clear and clear di tahun 2045. Dilaporkan bahwa kami sudah mulai menggunakan electric vehicles untuk dalam proses tranportasi di IKN meliputi bis, kendaraan operasional, dan autonomus ART. Saat ini sudah dioperasikan semua dengan listrik yang bersumber dari solar panel," jelas Viby.

Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan masyarakat umum. (HA)