• ,
  • - +
Ombudsman RI Dorong Percepatan Operasional Gerai Koperasi Merah Putih di Bandung
Kabar Ombudsman • Kamis, 19/11/2026 •
 

BANDUNG - Ombudsman RI menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Bandung, Jawa Barat. Persoalan ketersediaan lahan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga operasional gerai koperasi menjadi perhatian dalam pengawasan program prioritas pemerintah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, seusai bertemu dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Radian mengatakan, kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan program prioritas Presiden, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat, berjalan sesuai ketentuan serta terhindar dari praktik maladministrasi.

"Ombudsman datang ke Bandung untuk memastikan program prioritas Presiden, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat, dapat berjalan dengan baik," kata Radian.

Menurut Radian, hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait ketersediaan lahan dan kesiapan SDM yang telah ditempatkan sebagai manajer koperasi.

Ombudsman RI akan menyampaikan persoalan tersebut kepada PT Agrinas dan Kementerian Koperasi untuk mendorong percepatan pembangunan dan operasional gerai.

"Kami akan menyampaikan kepada PT Agrinas yang diberi mandat untuk pembangunan gerai, serta Kementerian Koperasi agar pembangunan dan operasional gerai-gerai ini dapat segera ditindaklanjuti," ujar Radian.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan perkembangan operasional delapan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bandung.

Dari delapan gerai tersebut, satu gerai telah beroperasi, lima gerai sudah selesai dibangun tetapi masih menunggu operasional, sedangkan dua gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan progres konstruksi sekitar 40 hingga 50 persen.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan operasional koperasi dapat berjalan dengan baik sehingga keberadaan gerai-gerai tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan KDKMP, antara lain model bisnis, pendampingan dan pelatihan SDM, pengelolaan digital, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi, serta perizinan dan kelayakan bangunan.

Usai bertemu dengan Wali Kota Bandung, Radian melanjutkan kunjungan kerja ke KDKMP Babakan Ciparay, Kota Bandung, untuk melihat secara langsung penyelenggaraan layanan dan operasional koperasi.

Dalam peninjauan, Radian mengamati aktivitas pelayanan koperasi serta berdiskusi dengan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, manajer, staf, dan pengurus koperasi. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI untuk memastikan kesiapan operasional koperasi, termasuk pengelolaan SDM dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...