Ombudsman RI Dorong Pemerintah Serius Cegah Penyiksaan Lewat Sinergi Antarlembaga
JAKARTA - Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga negara untuk mencegah praktik penyiksaan di Indonesia, Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, melakukan pertemuan audiensi dan diskusi bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, pada Rabu (18/6/2025) di Kantor Kementerianm HAM, Jakarta Selatan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari inisiatif Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang melibatkan enam lembaga. yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Audiensi bertujuan untuk mendorong penyusunan langkah-langkah strategis bersama dalam memperkuat upaya pencegahan penyiksaan, kekerasan, serta perlakuan tidak manusiawi, khususnya di institusi-institusi yang memiliki kewenangan terhadap individu, seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan panti sosial.
Johanes Widijantoro menegaskan pentingnya keberlanjutan implementasi strategi pencegahan penyiksaan. "Ini adalah keprihatinan bersama. Upaya implementasi konvensi pencegahan penyiksaan sudah dilakukan sejak lama, dan melalui inisiatif KuPP, kita ingin mendorong perhatian pemerintah agar lebih serius dalam pencegahan ini. Karena itu, dukungan dari Kementerian HAM sangat kami harapkan," ujar Johanes.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan komitmen institusinya untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga. Melalui kerja sama lintas lembaga ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat bagi Kementerian HAM dalam menjalankan agenda perlindungan hak asasi manusia. (mg10)
