Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik yang Adil dan Nondiskriminatif dalam Forum Eurasia di Moskow

MOSKOW - Ombudsman RI menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, berkualitas, inklusif, dan nondiskriminatif. Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat menjadi pembicara dalam sesi konferensi internasional bertema "Challenges in the Protection of Human Rights: Sharing Ombudsmen's Best Practices", di Moskow, Rusia, Selasa (17/11/2026).
Konferensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian forum internasional XI Meeting of the Eurasian Ombudsmen Alliance dan Internasional Scientific and Practical Conference yang mempertemukan para Ombudsman dari berbagai negara, perwakilan organisasi internasional, lembaga pemerintah Federasi Rusia, akademisi, serta organisasi yang bergerak di bidang perlindungan HAM.
Konferensi membahas sejumlah isu strategis, antara lain perlindungan hak sosial dan ekonomi, hak digital, hak budaya dan identitas, serta upaya mengatasi pelanggaran HAM berat dan melindungi kelompok rentan. Forum ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman dan praktik pengawasan dalam memperkuat perlindungan HAM di berbagai negara.
Dalam paparannya, Nuzran menjelaskan peran Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Nuzran juga membagikan pengalaman pengawasan Ombudsman RI di lembaga pemasyarakatan, termasuk temuan fasilitas mewah berbayar yang hanya dapat dinikmati warga binaan tertentu. Sementara itu, sebagian warga binaan lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar.
Temuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Kondisi ini menjadi perhatian Ombudsman RI karena setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nuzran menekankan bahwa perlindungan HAM harus menjadi bagian dari tata kelola pelayanan publik. Karena itu, penyelenggara layanan perlu memastikan adanya kepastian pelayanan, kesetaraan perlakuan, serta pemenuhan hak masyarakat tanpa diskriminasi.
Melalui partisipasi dalam forum internasional ini, Ombudsman RI berbagi pengalaman dan praktik pengawasan sekaligus memperkuat pertukaran pengetahuan dengan lembaga ombudsman dari berbagai negara dalam mendorong pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan HAM.








