Berita

Jakarta - Dalam upaya peningkatan capaian nilai Reformasi Birokrasi Ombudsman RI menuju angka 80 pada penialian tahun 2024, Ombudmsman RI melakukan rapat bersama tim Reformasi Birokrasi Ombudsman RI guna melakukan kesepakatan terkait tema, target, dan rencana Reformasi birokrasi Ombudsman RI Tahun 2024, Selasa (23/4/2024) di Aula Serbaguna Lantai Dasar, Gedung Ombudsman RI.

Pelaksanaan rapat reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI yang dihadiri seluruh Kepala Biro dan Inspektur, Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat, Kepala Keasistenan Utama III, Kepala Keasistenan Utama VII serta seluruh anggota tim reformasi birokrasi Ombudsman RI tahun 2024.

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman RI Esti Budiarti, menyampaikan pentingnya strategi yang kuat untuk menyiapkan penilaian reformasi birokrasi Tahun 2024. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa rencana aksi yang disusun memiliki semangat dan keberanian yang cukup untuk mencapai target tersebut. Sesuai arahan Wakil Ketua Ombudsman RI untuk turut menyoroti kebutuhan agar melibatkan semua elemen, termasuk pembentukan tim khusus untuk asisten, guna memastikan partisipasi penuh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Esti Budiarti juga menyoroti peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yang memberi celah untuk kenaikan tunjangan kinerja. Dalam sambutannya, Esti mengapresiasi harapannya agar capaian reformasi birokrasi tahun 2024 dapat dipercepat. Namun, tantangan muncul terkait penandatanganan kenaikan tunjangan kerja ASN dan Asisten oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meskipun naskah urgensi telah disusun, perbaikan dan evaluasi masih diperlukan sebelum disahkan. Esti mengatakan perlunya pertemuan antara pimpinan Ombudsman RI dan Menteri PANRB untuk menjelaskan kebutuhan publikasi dan memastikan kepercayaan terkait peningkatan nilai reformasi birokrasi.

Dari evaluasi tahun 2023, terdapat dua aspek yang menjadi fokus perhatian, yaitu reformasi birokrasi tematik dan general. Esti menyampaikan harapannya agar dalam pembelian produk, kualitas produk domestik dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum dibeli. Selain itu, peningkatan nilai dari evaluasi tahun 2023 pada aspek tematik memberikan optimisme bagi Ombudsman RI.

"Tahap pembangunan reformasi birokrasi tematik dan general tahun 2024 yang telah mencapai tahap ketiga, yaitu pelaksanaan rencana aksi. Bulan Oktober mendatang menjadi titik penentu apakah target nilai 80 dapat tercapai atau tidak. Kesiapan dalam menyelesaikan dan mensubmit rencana aksi pada bulan tersebut akan menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi tahun 2024," ujar Esti.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ombudsman RI Leni Milana, menguraikan beberapa poin kunci terkait target dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ombudsman RI Tahun 2024. Leni menyoroti pentingnya digitalisasi arsip yang tidak hanya mencakup transformasi dari berkas fisik menjadi arsip digital, tetapi juga pengembangan dalam indeks media dan penambahan aplikasi untuk mendukung penyimpanan arsip digital.

"Peningkatan dalam indeks tata kelola pengadaan menjadi fokus, dengan target nilai yang diharapkan meningkat dari 77 menjadi 91, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas. Meskipun pada tahun 2023 sudah mencapai target dalam indeks pengelolaan aset, harapan untuk tahun 2024 adalah meningkatkan capaian yang lebih baik," harap Leni.

Selanjutnya, Leni mengingatkan pentingnya penilaian atau evaluasi yang lebih tegas dan objektif dalam tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN, untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas kinerja. Dengan catatan yang memuaskan dari tahun-tahun sebelumnya, fokus pada pemeliharaan dan peningkatan indeks sistem merit untuk menjaga standar kinerja yang tinggi tetap menjadi perhatian utama.

"Meski masih dalam pencarian rencana aksi, perhatian pada indeks berakhlak tetap menjadi prioritas, dengan evaluasi survei yang lebih komprehensif dan partisipasi yang lebih aktif dari pegawai Ombudsman RI," pungkas Leni.

Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Syahrul Bayan, menambahkan catatan terkait indeks kepuasan masyarakat. Dalam tahun 2024 ini, target responden yang ingin dicapai adalah sebanyak 1000 responden, dengan harapan bahwa semua tanggapan akan bersifat positif. Hal ini menunjukkan komitmen Ombudsman RI dalam memperoleh masukan yang luas dan berkualitas dari masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

Analis Kebijakan Ahli Utama Ombudsman RI Hartoyo, memberikan penekanan terhadap kejelasan dalam pemaparan data agar memudahkan tim penilai PANRB dalam mengevaluasi. Hartoyo menutup rapat dengan menyatakan kehadiran penuh dari tim reformasi birokrasi sebagai pertanda baik atas kelancaran proses reformasi birokrasi yang akan datang. (MRR/HA)