• ,
  • - +
Ombudsman RI Dorong Bapanas Mampu Rumuskan Rencana Strategis Ketahanan Pangan
Kabar Ombudsman • Senin, 28/11/2022 •
 
Yeka Hendra Fatika saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan SPIP dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

BOGOR - Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional diharapkan bisa merumuskan rencana strategis solusi permasalahan pangan sebagai wujud pemenuhan layanan publik dasar.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan SPIP dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan Badan Pangan Nasional yang Good Governance, Senin (28/11/2022) di Institut Pertanian Bogor.

“Selama tahun 2022, Ombudsman RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk melihat secara langsung di lapangan soal permasalahan pangan, khususnya soal pupuk bersubsidi. Hasilnya, kami dengan sangat mudah melihat berbagai permasalahan, dimana hampir di setiap prosesnya bisa ditemukan masalah,” tegas Yeka. 

“Dari temuan ini, besar kemungkinan masalah-masalah juga terjadi di berbagai sektor lain,” lanjutnya.

Menyambung, secara khusus Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan memberikan tindakan korektif untuk menjadi masukan perbaikan terkait pupuk bersubsidi. Namun secara menyeluruh, Ombudsman RI berharap bahwa Bapanas bisa dengan cepat menemukan rencana strategis untuk menyusun ketahanan pangan yang komprehensif dan mampu menjawab setiap permasalahan yang ada. 

“Kami melihat ada banyak masalah dari hulu ke hilir. Misalnya saja soal data, dimana hingga saat ini belum ada sumber data yang akurat dan bisa menjadi pedoman,” tambah Yeka.

“Padahal semestinya negara sudah memiliki sumber informasi dan mekanisme pengumpulan data dari bawah dan secara vertikal bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya. 

Yeka juga mengatakan bahwa apabila dilihat dari bisnis proses, maka pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Oleh karenanya Badan Pangan Nasional harus mampu mendukung Pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik soal ketahanan pangan sebagai kebutuhan dasarnya. 

“Harus ada perencanaan dan upaya koordinasi yang baik antar lembaga, jangan sampai ada miss atau kesalahan karena kurangnya koordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang dalam hal ketahanan pangan,” tegas Yeka menutup paparan. 

Hadir juga sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Ajib Rakhmawanto, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB. (ZA/MIM)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...