Ombudsman RI Diskusi Soal Isu Penggilingan Padi Kecil/Menengah
JAKARTA - Ombudsman RI berpendapat bahwa perkembangan perberasan terutama menyangkut industri perberasan dari hulu ke hilir perlu dipastikan tidak terjadi maladministrasi. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat membuka Rapat Koordinasi Isu Perberasan, khususnya penggilingan padi di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Jumat (11/10/2024).
Menurut Yeka, isu perberasan termasuk dalam tiga ruang lingkup rangkaian pelayanan publik, yakni pelayanan barang, jasa dan administratif sehingga perlu diawasi penyelenggaraannya.
"Berdasarkan data yang ada, kami menemukan bahwa usaha penggilingan padi belum mendapatkan porsi pengaturan yang fokus dan lengkap terutama dalam kaitannya dengan peran penting industri penggilingan padi sebagai mata rantai suplai beras nasional," jelas Yeka.
Hal ini digambarkan dengan masih dipakainya dasar hukum penggilingan padi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Hiller dan Penyosohan Beras, yang notabene telah ditetapkan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk diterapkan di masa kini.
Kemudian, dalam pertemuan ini dibahas terkait dua hal pokok, di antaranya, pertama ketidakmampuan Penggilingan Padi Kecil (PPK) dan Penggilingan Padi Menengah (PPM) dalam persaingan pengadaan bahan baku gabah disertai dengan kehadiran Penggilingan Padi Besar (PPB) dengan jumlah dan kapasitas berlebih, masuk dalam klasifikasi Pelayanan Barang dan Administratif. Kedua, pelaksanaan penyaluran beras pada Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), masuk dalam klasifikasi Pelayanan Barang dan Jasa.
Menutup, Yeka menyampaikan apresiasi dan terima kasih, dimana persoalan terkait beras jumlah atau eskalasinya tidak terlalu besar dibanding dengan tahun sebelumnya.
"Oleh karena itu, dalam forum ini saya silahkan untuk disampaikan hal-hal terkait yang bisa menjadi solusi bersama atas per,asalahan penggiluingan padi kecil/menengah," tutup Yeka.
Hadir dalam pertemuan ini, Ketua Umum DPP PERPADI Sutarto Alimoeso dan jajaran, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Perdagangan RI Maretsum Simanullang, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Suply Chain dan Pelayanan Publik PERUM BULOG Suyamto dan jajaran. (MIM)
