Ombudsman RI Diskusi dengan DPO Bahas Kerja Sama Digitalisasi Pelayanan Publik
JAKARTA - Menindaklanjuti kerja sama Ombudsman RI dan Danish Parliamentary Ombudsman (DPO), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih didampingi Anggota, Johanes Widijantoro, Jemsly Hutabarat dan Indraza Marzuki Rais serta jajaran menjamu kedatangan Direktur International Relations Danish Parliamentary Ombudsman, Klavs Kinnerup Hede dan Political Officer Danish Embassy, Vremita Desectia Amretasari di Kantor Ombudsman RI, Jakarta pada Selasa (3/9/2024).
Dalam kesempatan ini, Najih menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah berlangsung sejak tahun 2019 terutama soal isu disabilitas. "Harapannya ke depan akan lebih banyak kerja sama yang bisa dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan atau bidang-bidang lain di wilayah Indonesia secara umum dan kawasan 3T secara khusus. "Kawasan 3T menjadi fokus Ombudsman karena di daerah tersebut masih banyak terdapat keterbatasan sehingga memerlukan perhatian khusus dari kita semua," ujar Najih.
Hal ini didukung oleh Anggota Ombudsman RI yang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah berlangsung.
Menanggapi pernyataan Najih, Klavs Kinnerup mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk menindaklanjuti kerja sama yang sudah berjalan dan mendiskusikan berbagai rencana ke depan. "Kami sangat menginginkan adanya kerja sama yang lebih lagi dengan Ombudsman RI," jelasnya.
Diketahui kerja sama antara Ombudsman RI dan Danish Parliamentary Ombudsman (DPO) telah berlangsung sejak tahun 2019 melalui program peningkatan kapasitas SDM dalam isu disabilitas dan menjadi bagian Plan of Action (PoA) Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark Periode 2021-2024. Dengan berakhirnya program kerja sama tersebut, dilakukan pembahasan kerja sama antara Ombudsman RI dan DPO untuk diusulkan dalam PoA Periode 2025-2028, dengan mengusung tema Digitalisasi dalam Pelayanan Publik. (MIM)
