Berita

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S Suharmawijaya, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, dan jajaran, melakukan kunjungan silaturahmi serta koordinasi ke Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Kamis (9/10/2025).

Kedatangan rombongan Ombudsman RI disambut langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, yang turut didampingi staf khusus.

Hadir pula Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan yang berlangsung hangat selama tiga jam ini menjadi ruang strategis untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara Ombudsman RI dan Wali Nanggroe dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.

"Sebagai Pimpinan Ombudsman dan pengampu wilayah untuk Aceh, kami berharap koordinasi antara Ombudsman dan Wali Nanggroe dapat terus ditingkatkan. Aceh punya kesempatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai syariat Islam," ujar Dadan.

Selain membahas pengawasan pelayanan publik, kedua pihak juga berdiskusi mengenai peran historis Aceh dalam pembentukan Republik Indonesia.

Menurut Dadan, kesadaran akan sejarah tersebut menjadi dasar penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga di Aceh dalam menjaga tata kelola pelayanan publik yang berintegritas.

Kekhususan Aceh, lanjutnya, diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan penyenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik.

Sementara itu, Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al Haytar menegaskan bahwa pelayanan publik harus berpihak pada masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial.

Wali terus mengajak Ombudsman untuk terus memberi masukan kepada Pemerintah Aceh agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berfokus pada target penyerapan anggaran namun juga harus meningkatkan upaya pembangunan kualitas masyarakat Aceh.

"Pemerintahan yang tidak berpihak pada masyarakat akan melahirkan ketimpangan sosial. Ketimpangan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya gejolak,"

"Karena negara hadir lewat pelayanan publik berkualitas untuk semua. Terutama untuk kelompok paling lemah dan rentan dalam masyarakat," tegasnya.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan.

Ia menambahkan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat agar keadilan dirasakan masyarakat.

"Pelayanan publik yang tidak dikawal akan menimbulkan pelencengan," tambahnya.

Isu pelayanan publik berkualitas menjadi perhatian utama dalam dialog ini, termasuk kendala pelaksanaan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dian Rubianty menyoroti pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Aceh.

"Pendidikan harus menjadi prioritas. Anak-anak Aceh harus mendapatkan haknya tanpa terkendala biaya, atau hambatan apapun," ujar Dian.

Selain itu, dibahas pula isu pelayanan kesehatan, persoalan overkapasitas di Lapas Perempuan dan potensi sumber daya alam Aceh yang diharapkan dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga memberikan sejumlah usulan.

Diantaranya, Wali Nanggroe menganjurkan perlunya dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik di Aceh yang ikut melibatkan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh bersama Ombudsman RI.

Lewat forum ini pengawasan berbasis nilai-nilai adat dan syariat, peningkatan literasi akan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, serta sinergi antar lembaga-lembaga pelayanan publik dan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh dapat dikembangkan.

Dadan menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa Wali Nanggroe akan menjadi pemersatu dalam pelaksanaan forum ini.

"Kami ingin terus bersinergi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan pada syariat dan keistimewaan Aceh,"

"Semoga Lembaga Wali Nanggroe Aceh menjadi pengisi roh value dan moralitas tertinggi tata kelola pemerintahan di Aceh bersama Ombudsman RI" tegas Dadan.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)