Ombudsman RI dan Polda Kalbar Perkuat Kolaborasi Pengawasan Pelayanan Publik
Pontianak - Ombudsman RI terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Hal ini terwujud dalam kunjungan kelembagaan Ombudsman RI ke Polda Kalbar pada Jumat (3/10/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Pimpinan Ombudsman RI Jemsly Hutabarat, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Tariyah, serta tim Asisten Ombudsman Kalbar. Rombongan diterima langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, Wakapolda Brigjen Pol. Roma Hutajulu, dan Irwasda Kombes Pol. Sigit Jatmiko di Markas Polda Kalbar, Pontianak.
Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pengawasan dan perbaikan layanan publik, khususnya dalam sektor kepolisian.
"Kami membahas tindak lanjut dan kontinuitas MoU antara Ombudsman RI dan Kepolisian RI dalam membangun sinergi antarlembaga, termasuk
antara Polda Kalbar dan Ombudsman RI khususnya di Perwakilan Kalbar." Ujar Jemsly. Ia menambahkan, penilaian Opini Ombudsman, instrumen pengawasan tahunan yang menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh institusi pemerintah, juga akan segera dimulai dalam waktu dekat, termasuk di jajaran Polda Kalbar.
Menurut Jemsly, pada tahun 2025 ini terdapat enam Polres di wilayah kerja Polda Kalbar yang menjadi sasaran penilaian Ombudsman. Yaitu Polresta Pontianak, Polres Sambas, Polres Sintang, Polres Sanggau, Polres Melawi dan Polres Ketapang. Adapun fokus penilaian mencakup pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam), dua unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Ombudsman RI.
"Kami mendukung penuh pelaksanaan penilaian Opini Ombudsman. Komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dan Ombudsman harus terus dijaga untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan transparan, akuntabel, dan berkualitas," ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus mendorong terciptanya standar pelayanan yang lebih baik di wilayah Kalimantan Barat.
